Bulan Depan, Pemerintah Bikin Perusahaan Khusus Pembeli Listrik

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), terus mempercepat realisasi pembentukan badan usaha baru guna mengurusi pembelian listrik dari energi baru terbarukan (EBTK).

Anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM, Agung Wicaksono mengungkapkan, kepastian pembentukan perusahaan khusus ini akan diputuskan pada bulan depan.

"Target Februari sudah ada kejelasan apakah bentuk perusahaan baru, atau buat anak usaha dari PLN, opsi paling cepat ya dari anak usaha PLN. Karena sudah ada kantor dan perangkatnya," kata Agung ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Ia melanjutkan, payung hukum perusahaan baru ini juga sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat tinggal ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Masuk di Perpres Ketenagalistrikan, tinggal diberi nomor saja, pembahasan sudah selesai. Nanti apa pun bentuknya, dia hanya sebagai pembeli listrik saja, transmisi tetap pakai infrastruktur PLN," jelas Agung.

Menurutnya, dengan memisahkan anak usaha yang akan khusus membeli listrik dari EBTK dari PLN, pemberian subsidi untuk pengembangan EBTK bisa lebih transparan, di sisi lain PLN tidak terbebani dengan kewajiban membeli listrik EBTK yang lebih mahal.

"Kalau PLN harus beli listrik EBTK kan lebih mahal, supaya dia juga jadi compete. Kalau ada anak usaha khusus jelas, subsidi bukan buat PLN keseluruhan, jadi bisa terpantau," ujar mantan anggota tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi ini.

Apalagi, sambung Agung, pasokan listrik dari EBTK akan melonjak drastis setelah percepatan tambahan 35.000 megawatt (MW).

"Tahun ini sudah ada 17.000 yang sudah agreement dari target 35.000 MW. Dari situ ada 2.000 MW berasal dari EBTK, atau sekitar 15%. Sementara target hingga 2019 listrik dari EBTK 23% hingga 2025," tutupnya. (drk/drk)