DPR Minta Perusahaan Minyak Kurangi Pekerja Asing, Ini Respons Pemerintah

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) agar mengurangi pekerja asing daripada merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja lokal.

Mendengar masukan anggota parlemen, pemerintah pun angkat suara.

Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, IGN. Wiratmadja mengakui, pengurangan pekerja ekspatriat bisa menjadi langkah paling tepat untuk saat ini daripada mengurangi karyawan lokal. Alasannya, gaji pekerja asing di sektor migas jauh lebih tinggi daripada pekerja lokal.

"Memang paling banyak, kalau mau yah dikurangi yang ekspatriat di K3S. Tapi kalau bisa diusahakan PHK natural, lakukan PHK kurangi karyawam secara alami saja," kata Wiratmadja ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Pada kesempatan tersebut, lanjutnya, sejumlah perusahaan migas di K3S memang mulai mengurangi jumlah karyawan asing mereka, namun Ia belum memiliki data perusahaan yang sudah mengurangi karyawannya, baik lokal maupun ekspatriat.

Menurut Wiratmadja, saat ini baru PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang sudah secara resmi mengumumkan rencana pengurangan karyawan.

"Besar sekali kurangi ekspatriat, kalau waktunya pensiun yah pensiun kurangi secara alami. Karena Chevron secara organisasi mengecil di Kalimantan Timur dan Sumatera ada merger," katanya.

Pengurangan karyawan di CPI dilakukan dengan cara memberikan opsi pensiun dini kepada karyawan.

"Ditawarkan secara sukarela, ada bonusnya kalau keluar. Kalau tidak mau, di sana tugaskan apa saja mau, kan merger bukan PHK paksa, kita sarankan tidak PHK tapi sukarela," tutup Wiratmadja. (feb/feb)