ESDM: Energi Terbarukan Memang Mahal, Tapi Harus Dikembangkan

Jakarta - Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti panas bumi, mikro hidro, angin, surya (matahari), biomassa, dan sebagainya di Indonesia berjalan sangat lamban. Salah satu penyebabnya, harga energi terbarukan yang relatif lebih mahal dibandingkan harga energi fosil seperti batu bara, gas bumi, dan minyak bumi.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyatakan energi terbarukan memang relatif mahal, dari sisi keekonomian pasti kalah dibanding energi fosil.

Tetapi harusnya energi terbarukan tidak dikesampingkan hanya karena masalah tarif yang kurang ekonomis. Banyak aspek lain yang juga harus dipertimbangkan. Meski lebih mahal, energi terbarukan lebih ramah lingkungan, tidak akan habis, berkelanjutan, sehingga lebih baik dalam jangka panjang.

"Orang sekarang membandingkan dari sisi keekonomian saja. Mau sampai kapan pun EBT (energi baru terbarukan) akan kalah. Harus dilihat aspek yang lain, long term-nya, sustainability-nya, aspek lingkungannya. Ini harus digenjot, harus dikembangkan berapa pun harganya," jelas Rida, di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Apalagi, pemanasan global (global warming) telah menjadi masalah yang krusial di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia di bumi ini, mau tak mau energi terbarukan harus dikembangkan untuk menggantikan energi fosil yang menimbulkan polusi.

Meski harga minyak bumi sedang rendah, menurut Rida, harusnya pengembangan energi terbarukan tetap digenjot, ada banyak aspek lain yang lebih penting daripada sekedar harga.

"Dengan kondisi harga minyak seperti ini, orang mempertanyakan lagi pengembangan EBT, harga minyak masih tinggi pun masih dibanding-bandingkan. Itu kekeliruan berpikir, ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan. Misalnya, masalah lingkungan untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi," ucapnya.

Pengembangan energi terbarukan juga sudah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah berkomitmen untuk memajukan energi terbarukan.

"Bapak Presiden sendiri sesuai dengan UU Energi, PP KEN, sudah berkomitmen memajukan EBT. Artinya EBT harus menjadi arus utama. Kalau tidak dilaksanakan akan menyalahi UU Energi," tukas dia.

Agar pengembangan energi terbarukan dapat berjalan lebih kencang, pemerintah akan segera membentuk 'PLN khusus EBT' yang tugasnya membeli listrik dari energi terbarukan dengan harga yang menarik bagi investor. Badan ini akan menerima subsidi EBT yang akan dianggarkan pemerintah dalam APBN. "Subsidi akan digelontorkan untuk EBT, kita akan bentuk PLN khusus EBT," tutup Rida. (wdl/wdl)