Para Bupati dari Papua Ini Curhat Soal Freeport di DPR

Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah kepala daerah Provinsi Papua, pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Pertemuan ini untuk membahas tentang akan berakhirnya masa kontrak PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua.

Para kepala daerah yang hadir adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, dan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo. Pihak pemerintah diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono.

PT Freeport Indonesia diwakili Clementino Lamury, selaku Head of External Affairs. Rapat yang dibuka Wakil Ketua Komisi VII, Fadel Muhammad, dimulai sekitar pukul 16.15.

Para Bupati yang hadir langsung menyampaikan pendapatnya setelah diberikan kesempatan untuk bicara. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mendesak Freeport segera membangun smelter di Kabupaten Mimika.

"Kami yang punya barang, Freeport harus bangun smelter di Mimika," ujar Eltinus di Komisi VII DPR, Selasa (9/2/2016).

Lalu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni meminta Freeport memastikan kepemilikan saham untuk pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk memperpanjang kontrak. Alasannya, kepemilikan saham di Freeport untuk membangun daerah, terutama akses infrastruktur.

Sedangkan menurut Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, masyarakat di wilayahnya tidak mendapat apa-apa dari kegiatan Freeport selama ini.

"Kami orang Papua dalam keadaan 'telanjang', tidak dapat apa-apa. Freeport itu seperti negara dalam negara," tutur Henok (hns/hns)