Di DPR, Bupati Mimika Ngotot Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Jakarta - Hari ini digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia, Bupati Puncak Jaya Henok Ibo, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait isu-isu Freeport.

Dalam rapat tersebut, PT Freeport Indonesia yang diwakili salah satu direkturnya, Clementino Lamury, sempat dicecar oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Karena Freeport tidak mau membangun smelter di Mimika.

Saat Freeport menjelaskan di hadapan para anggota dewan, mereka akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, Eltinus langsung menginterupsi dan bertanya dengan nada membentak pada Clementino.

"Memangnya orang Papua ada di sana? Kebodohan, kemiskinan, pengangguran terlalu banyak di Mimika. Pembangunan smelter adalah salah satu cara untuk mengurangi itu," kata Eltinus, dalam RDP dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Eltinus menambahkan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 3.000 hektar (ha) jika Freeport mau membangun smelter di daerahnya. "Kami sudah menyiapkan lahan 3.000 hektar di Pomako," ucapnya.

Bila Freeport tak mau membangun smelter di Mimika, Eltinus mengancam akan mengusir Freeport dari Papua. Menurutnya, sebaiknya kontrak Freeport tidak diperpanjang saja karena tidak ada kontribusi nyata Freeport kepada masyarakat di Papua.

"Kalau mau bangun (smelter) di Gresik silakan, tapi keluar dari Papua. Saya nggak mau bicara lagi sama pencuri itu (Freeport). Negara cari perusahaan lain saja," tutupnya.

Akhir tahun lalu, Menteri ESDM, Sudirman Said, pernah menjelaskan soal sulitnya membangun smelter di Papua saat ini. Bahkan Sudirman meragukan adanya rencana investor asal China untuk membangun smelter di tanah cendrawasih tersebut.

Menurut Sudirmanm, pembangunan smelter perlu perencanaan yang matang, terutama pasokan listrik dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Bangun smelter itu lama dan tak mudah, belum lagi bicara kelayakan, Papua masih kekurangan listrik dan lokasi pembangunan juga belum jelas," tegas Sudirman akhir tahun lalu. (wdl/wdl)