17 Negara Teken Deklarasi Bali Clean Energy Forum

Nusa Dua - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan International Energy Agency (IEA) menggelar Bali Clean Energy Forum (BCEF) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali pada 11-12 Februari 2016. Forum yang membahas kerja sama untuk pengembangan energi terbarukan ini dihadiri oleh pejabat dari 26 negara dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Negara yang hadir sangat beragam, mulai dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, negara berkembang seperti Sri Lanka, Papua Nugini, hingga negara yang baru merdeka seperti Timor Leste. Ministerial meeting yang dihadiri oleh pejabat dari 26 negara pada hari ini menghasilkan 'Bali Clean Energy Forum Ministerial Declaration' yang intinya komitmen untuk memperkuat pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Deklarasi dari pertemuan para menteri yang ditandatangani 17 negara intinya memperkuat pembangunan EBT. Apapun tingkat teknologinya, berapa pun energy mix yang sudah mereka capai, nadanya sama, EBT mesti dibangun. Sekaya apapun mereka punya energi fosil, ketergantungan pada fosil akan berisiko," kata Menteri ESDM dalam konferensi pers di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/2/2016).

Menurut Sudirman, deklarasi ini sangat bernilai karena merupakan bagian dari upaya Indonesia memimpin 'revolusi energi' dari energi fosil ke EBT di seluruh dunia ketika harga minyak dunia justru sedang dalam tren rendah.

"Ini adalah dokumen yang sangat penting. Melalui forum ini, Indonesia ingin memproklamirkan diri menjadi pemimpin dari revolusi energi dari fosil ke EBT. Revolusioner karena sekarang harga minyak sedang rendah," ucapnya.

Namun, dari 26 negara yang hadir, hanya 17 negara yang menyepakatinya. Sedangkan 9 negara menolak untuk ikut menandatangani kesepakatan deklarasi tersebut.

Menurut Sudirman, negara-negara yang tidak ikut meneken deklarasi mungkin tak nyaman dengan teks deklarasi, belum mempelajari deklarasi dengan seksama, atau masih ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan pemerintahan di negaranya. 9 negara yang tidak ikut menandatangani deklarasi meski aktif dalam forum di antaranya adalah Arab Saudi.

"Mungkin belum nyaman dengan teks, belum punya waktu untuk mempelajari, dan sebagainya. Sebagian masih mau konsultasi dengan pemerintahnya dulu," tuturnya.

Meski tak menandatangani deklarasi, kata Sudirman, 9 negara tersebut tidak mendebat pendapat umum saat forum berlangsung, bahwa pembangunan EBT harus terus digenjot. Sudirman mengaku tak ambil pusing mengenai adanya 9 negara yang tidak sepakat tersebut karena penandatanganan deklarasi bersifat sukarela, tidak ada paksaan.

"Kita undang mereka secara volunteer, begitu juga dengan pengambilan sikap. Kita memang tidak harapkan semua ikut serta. Mereka tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Kita tidak melihat ada sesuatu yang serius," pungkas Sudirman. (hns/hns)