Ada 'Solar Hijau', RI akan Kurangi Impor BBM Hingga 6,5 Juta KL

Nusa Dua - Setiap hari Indonesia membutuhkan 1,6 juta barel BBM, sementara produksi minyak dari dalam negeri hanya 800 ribu barel per hari. Akibatnya, Indonesia terpaksa mengimpor 800 ribu barel BBM setiap hari.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Crude Palm Oil (CPO) yang melimpah untuk bahan baku biodiesel sebagai pengganti BBM jenis solar. Kementerian ESDM berupaya memaksimalkan potensi ini dengan program mandatori penggunaan biodiesel hingga 20% (B20) untuk mengurangi impor BBM.

"Di energi kita impor BBM 700-800 ribu barel per hari. Yang menikmati importir. Potensi energi terbarukan yang begitu besar diabaikan, sudah cukup lama kita berpikir yang mudah sehingga membuat utang kita makin besar. Hari ini 1 puzzle lagi terbentuk, kita maksimalkan biodiesel," tandas Menteri ESDM Sudirman Said saat Pelepasan Tim Sosialisasi Pemanfaatan B20 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (12/2/2016).

"Oktober 2014 waktu diangkat jadi menteri saya janji energi terbarukan harus jadi arus utama, bukan lampiran. Pemerintah ingin menata ulang supaya kebijakan energi lebih proper, lebih sesuai dengan potensi yang kita punya. Apabila kita berhasil mengurangi impor BBM, beralih ke energi terbarukan, akan datang masa di mana kita memperoleh kedaulatan energi," ujarnya.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menambahkan bahwa program B20 pada tahun ini ditargetkan dapat mengurangi impor BBM hingga 6,5 juta KL. Penghematan devisa yang dapat diperoleh dari pengurangan impor BBM sebesar itu mencapai US$ 2 miliar atau hampir Rp 30 triliun.

"Target 2016, selain volumenya meningkat dari B15 jadi B20, tidak hanya transportasi yang diwajibkan menggunakan biodiesel, tapi juga pembangkit listrik. Bisa mengurangi impor BBM 6,5 juta KL. Maka target kita untuk menghemat impor BBM menjadi US$ 2 miliar di 2016 atau setara dengan Rp 30 triliun," paparnya.

Diakuinya bahwa implementasi program mandatori biodiesel sejak dicanangkan pada 2006 belum mencapai target yang diharapkan. Pada 2015 lalu misalnya, penghematan yang diperoleh dari mandatori biodiesel hanya 53% dari target.

Kata Rida, penyebabnya ialah pelaksanaan mandatori biodiesel yang molor pada tahun lalu akibat perubahan mekanisme pembiayaan, yakni menunggu pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit.

"Realisasi mandatari biodiesel sampai 2015 serapannya 505 ribu KL. Itu 53% dari target. Pada 2015 ada transisi mekanisme penyediaan subsidinya, yaitu melalui BPDP," tutupnya. (ang/ang)