Kementerian BUMN: PGN dan Pertamina Harus Kompak Dukung Suplai Gas untuk PLN

Jakarta - Saat ini Indonesia tengah giat membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam 5 tahun ke depan akan dibangun pembangkit-pembangkit listrik baru dengan kapasitas hingga 35.000 MW, tentu butuh banyak pasokan energi primer, salah satunya gas bumi.

Pemerintah meminta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina kompak agar pasokan gas untuk pembangkit-pembangkit listrik yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terjamin.

"Untuk mendukung program PLN ini yang pertama kan harus ada ketersediaan energi primer. Kesepakatan bersama Pertamina, PLN, dan PGN bahwa untuk energi mendukung PLN ini mereka harus joint planning untuk pemanfaatan energi primer. Misalnya PLN punya target energi di tahun 2015 itu 25% dari gas. Maka untuk mencapai energi 25% gas itu kita harus planning dari sekarang, di mana PLN akan menaruh PLTG-nya. Maka dari situ pula PGN didukung dengan suplai Pertamina harus membuat planning bersama," kata Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Edwin meminta PGN dan Pertamina mengesampingkan kepentingan korporasi demi kepentingan negara, yaitu terjaminnya pasokan gas bumi. BPH Migas ditunjuk menjadi penengah agar keduanya bisa bekerja sama.

"PGN dan Pertamina sekarang nggak ada lagi namanya duplikasi investasi, di satu tempat bangun dua pipa transmisi, nggak ada. Karena sudah diatur juga oleh BPH Migas, dan tidak ada lagi benturan," tuturnya.

Pemerintah menginginkan adanya integrasi infrastruktur gas bumi di seluruh Indonesia melalui kerjasama kedua BUMN ini.

"Jadi kita punya target bahwa integrasi jaringan pipa pulau Sumatera itu mencapai 2.700 km, juga peningkatan energi yang disalurkan sampai juga ke wilayah Indonesia Timur untuk distribusi LNG karena banyak pembangkit-pembangkit PLN itu di Indonesia Timur akan menggunakan juga gas," tutupnya. (drk/drk)