70% Kebutuhan LPG Diimpor, Pemerintah RI Dorong Gas Kota

Jakarta - Sekitar 70% dari kebutuhan Liquid Petroleum Gas (LPG) di Indonesia harus dipenuhi dari impor. Ketergantungan pada energi impor menggerus cadangan devisa, dan sebenarnya bisa membahayakan kedaulatan negara.

Untuk menekan impor LPG ini, pemerintah mendorong penggunaan gas bumi yang ketersediaannya masih melimpah dari dalam negeri, tak perlu impor. Pembangunan jaringan gas kota akan terus dilakukan, agar konsumsi LPG bisa ditekan.

"Kita akan menggunakan jaringan gas kota. Kenapa gas kota? Dengan adanya sistem jaringan gas kota bisa mengurangi impor LPG yang cukup besar saat ini, selain itu harganya lebih murah. Selama ini kan LPG masih 70% impor, itu membuat defisit di energi kita, kan berat," kata Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Selain untuk mengurangi impor LPG, dia menambahkan, penggunaan gas bumi juga perlu ditingkatkan guna menekan impor BBM.

"Untuk kendaraan laut dan darat, pembangunan SPBG (Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas) juga kita minta untuk tetap dijalankan. Sekitar 50% kebutuhan BBM nasional itu impor. Dengan adanya konversi BBM ke BBG tentu kita lebih mengoptimalkan keberadaan energi dalam negeri," paparnya.

Gas bumi juga dibutuhkan untuk bahan bakar pembangkit-pembangkit listrik. Hingga 2025, penggunaan gas dalam bauran energi untuk pembangkit listrik harus mencapai 25%. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi agar pemanfaatannya optimal.

"Jadi kita punya target bahwa integrasi jaringan pipa pulau Sumatera itu mencapai 2.700 km, juga peningkatan energi yang disalurkan sampai juga ke wilayah Indonesia Timur untuk distribusi LNG karena banyak pembangkit pembangkit PLN itu di Indonesia Timur akan menggunakan juga gas," tutupnya. (wdl/wdl)