Benarkah Ahok Batalkan Proyek 6 Ruas Tol Jakarta?

Jakarta - Belum lama ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melontarkan keinginannya membatalkan pembangunan 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota DKI Jakarta. Hal itu langsung direspons oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola proyek 6 ruas jalan tol tersebut, yaitu PT Jakarta Tollroad Development (JTD).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna mengaku, menerima surat klarifikasi tersebut dari BUJT yang bersangkutan belum lama ini.

Isinya adalah, "Yang diminta Pemprov DKI Jakarta adalah membatalkan PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk membebaskan tanah yang dilalui jalan tol tersebut".

Demikian disampaikan Herry saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (4/3/2016).

PKS pengadaan lahan yang dimaksud adalah, PKS yang ditandatangani bersama antara Pemprov DKI Jakarta kala itu dengan pihak BUJT alias pengelola. Kerja sama ini diperlukan lantaran ada beberapa wilayah yang terputus dan tidak bisa dibebaskan, sehingga butuh intervensi atau dorongan dari Pemerintah Provinsi.

"Dalam perencanannya, ada area-area yang missing link (terputus) karena di situ melewati area pemukiman dan sebagainya. Nah, bagian missing link itu yang perlu diselesaikan Pemprov yang dituangkan dalam PKS tadi," jelas Herry.

PKS ini lah yang akan dibatalkan Ahok. Sehingga pengadaan lahan nantinya harus sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Kalau memang begitu maka kembali ke asal saja (pembebasan lahan ditanggung pemerintah pusat). Karena memang amanat undang kan jalan tol adalah Jalan Nasional, mesikpun dalam kasus 6 ruas jalan tol ini usulannya datang dari Pemerintah Daerah," paparnya.

Herry menambahkan, dalam surat dari BUJT tersebut juga termuat bahwa PT JTD selaku BUJT 6 Ruas Jalan Tol DKI Jakarta bakal melakukan percepatan pembangunan. "Karena Pak Ahok meminta BUJT melakukan pembangunan segera. Di suratnya (surat dari BUJT) berbunyi begitu," pungkas dia.

Enam ruas jalan tol yang perjanjian pengusahaannya diteken pada 25 November 2014 tersebut, memang belum masuk tahap konstruksi hingga saat ini. BUJT alias pengelola jalan tol yang bersangkutan mengaku masih menunggu kesiapan lahan baru bisa bekerja.

Tol ini diperkirakan akan memakan biaya investasi Rp 41,17 triliun, mencakup Rp 20,62 triliun konstruksi fisik dan Rp 5,48 triliun untuk pembebasan lahan. Targetnya total keseluruhan ruas tol selesai pada 2022.

Rencananya sebanyak 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta (69,77 km) akan menghubungkan sejumlah titik di DKI Jakarta, antara lain:

• Tahap I, Sunter-Semanan sepanjang 20,23 km (Juli 2018) dan Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 km (Januari 2019).
• Tahap II, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 km (Januari 2021) dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 km (Januari 2021).
• Tahap III Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8,7 km (Juli 2022) dan Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,157 km (Juli 2022).

Rencananya terdapat ada beberapa lokasi on ramp atau pintu masuk, dan off ramp atau pintu keluar tol layang ini.

Lokasi on ramp antara lain di Semanan, Rawa Buaya, Kemayoran, Cakung, Pramuka, Slipi, Pancoran, Pasar Minggu, selain itu ada lokasi off ramp antara lain Semanan, Rawa Buaya, Grogol, Kemayoran, Slipi, Pramuka, Pancoran, Pulo Gebang, Tanjung Barat.

Tol ini akan terkoneksi dengan jalan layang non tol di Casablanca, dengan lebar jalan masing-masing 25,8 meter. Masing-masing ruas akan dilengkapi jalur bus TransJakarta dan dilantasi bus umum di kanan dan kiri tol. (dna/wdl)