ESDM: Dana Ketahanan Energi Itu untuk 'Berbagi Kemewahan Lampu'

Jakarta - Dana Ketahanan Energi (DKE) akan mulai dihimpun oleh Kementerian ESDM pada tahun ini. Uang yang terkumpul ditargetkan mencapai Rp 260 triliun dalam 10 tahun.

Kementerian ESDM menjelaskan, DKE sebesar Rp 260 triliun tersebut dibutuhkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Pengembangan EBT membutuhkan dana besar, risikonya tinggi, dan kurang ekonomis, sehingga butuh DKE untuk subsidi. Di sisi lain, ada ribuan desa dan puluhan juta penduduk di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Padahal, ada potensi EBT yang bisa dimanfaatkan untuk melistriki daerah-daerah tersebut.

Maka, fungsi DKE adalah melistriki daerah-daerah yang masih gelap gulita dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di sekitar daerah tersebut. Dengan begitu, 'kemewahan lampu' juga bisa dinikmati oleh para penduduk Indonesia di daerah-daerah terpencil.

"Kita butuh Rp 260 triliun dalam 10 tahun. Itu untuk menutup harga EBT. Semangatnya adalah berbagai kemewahan lampu kepada saudara-saudara kita yang 70 tahun Indonesia merdeka masih gelap gulita," papar Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Rida menuturkan, listrik adalah barang yang amat mewah bagi penduduk Indonesia di wilayah terpencil. "Misalnya di Pulau Seram, Pulau Buru, kan tempatnya jauh, masyarakatnya juga nggak bisa beli listrik, bayarnya mungkin pakai singkong. Kira-kira siapa yang harus bayar? Negara harus hadir," ucapnya.

Karena itu, perlu subsidi dari DKE agar 'kemewahan' tersebut bisa didapatkan mereka. "Kemarin di Pulau Nunukan kita pasang PLTS. Begitu disambung ke rumah-rumah, untuk nyambung Rp 200.000 saja mereka nggak punya. Makanya kasih subsidi dulu, listrik di sana mewah banget," dia menambahkan.

DKE ini di antaranya untuk membiayai Program Indonesia Terang. "Kita butuh Rp 30 triliun sampai 5 tahun untuk Program Indonesia Terang, fokusnya di Indonesia Timur. Kok sampai sebesar itu? Masih ada 12.000 desa yang belum dapat listrik," ujarnya.

Untuk modal awal DKE, Kementerian ESDM meminta dana dari APBN-P 2016. "Agar ini bergulir dulu, sementara kami menyusun PP, mau diberi Rp 1-2 triliun sebagai modal untuk beroperasi nggak apa-apa. Belum ada usulan," tukas Rida.

Kemungkinan pihaknya tidak mengajukan anggaran baru untuk DKE dalam RAPBN-P 2016, tetapi hanya mengalihkan anggaran dari pos-pos pengeluaran ESDM lainnya. Yang jelas, DKE tidak akan dipungut dari masyarakat, tidak akan memberatkan masyarakat.

"Bukan mengajukan baru, tapi mengalihkan. Misalkan BPH Migas punya anggaran Rp 1,2 triliun, hanya terpakai Rp 200 miliar, dialihkan ke situ lumayan. Kemudian dana bagi hasil migas, semuanya kan disetor ke kas negara, dari sebagian itu diambil. Tidak dipungut dari masyarakat, kita tidak menyentuh ke sana," pungkasnya. (ang/ang)