Sudirman Said Rapat dengan Kadin, Bahas Listrik 35.000 MW Hingga Masela

Jakarta - Siang ini, Menteri ESDM, Sudirman Said, bertandang ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia). Sudirman dan para pimpinan Kadin Indonesia melakukan pertemuan tertutup selama 2 jam lebih, sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.15 WIB.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sumber Daya Mineral dan Batubara, Garibaldi Thohir, serta sejumlah pengurus Kadin Indonesia.

Rosan mengungkapkan, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, misalnya soal perizinan di sektor ESDM, kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi, hilirisasi pertambangan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), program Indonesia Terang, juga program listrik 35.000 MW.

"Kami diskusi mengenai apa saja kebijakan yang sudah dilakukan Pak Menteri, seperti kemudahan perizinan, langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan energi, hilirisasi, EBT, program Indonesia Terang, listrik mengenai 35.000 MW. Tentu kita bersama-sama dari sektor swasta ingin bekerjasama dengan kementerian dan BUMN," kata Rosan, usai pertemuan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Pada kesempatan yang sama, Sudirman menambahkan, pihaknya telah mendengar langsung dari pengusaha terkait anjloknya harga batu bara. Hal ini bisa mengancam pasokan batu bara untuk pembangkit-pembangkit listrik di proyek 35.000 MW yang didominasi PLTU.

"Apabila harga batu bara seperti ini, dikhawatirkan kita kekurangan pasokan karena pertambangannya jadi kecil, keekonomiannya tidak masuk. Kita mempertimbangkan berbagai opsi," ucapnya.

Sudirman menyatakan, akan mendorong adanya kesepakatan harga batu bara antara perusahaan tambang dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP). Diharapkan akan ada kesepakatan harga batu bara yang ekonomis untuk dibeli PLN dan IPP, tapi juga ekonomis karena menguntungkan perusahaan tambang.

"Kebijakan kita ke depan harus ada keseimbangan harga, yang dianggap ekonomis pengusaha tambang dan ekonomis untuk dibeli PLN. Kita ada jalan keluar, pasti akan ketemu jalannya. Harus ada negosiasi supaya harganya ketemu antara pengusaha batu bara dan pembangkit listrik," cetusnya.

Terkait hilirisasi mineral, Sudirman mengaku akan tetap mendorong hilirisasi. Tetapi, harus ada revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) untuk menentukan target hilirisasi yang lebih realistis.

"Kebijakan hilirisasi tetap dipegang selama UU belum direvisi. Kita ingin meminta pertimbangan dari parlemen juga. Ketika PP Nomor 1 Tahun 2014 muncul harga tambang sedang merosot. Tapi jangan buru-buru kita relaksasi (ekspor mineral mentah), itu akan direspons negatif," katanya.

Masalah polemik pembangunan kilang LNG di Blok Masela juga dibahas. Namun, Sudirman enggan menanggapinya panjang lebar. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menteri untuk tidak berpolemik.

"Tentu saja ada yang bertanya tentang Masela. Jawaban saya, Bapak Presiden sudah mendengar semua argumen. Baik pembangunan kilang di darat maupun di laut. Saya sebagai penanggungjawab sektor menunggu keputusan presiden," tutupnya. (wdl/wdl)