Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Abdulrachim, menuturkan bahwa pertemuan tersebut membahas perhitungan biaya pembangunan kilang jika di darat (onshore) atau terapung (offshore) di lepas pantai.
"Bahwa ada pertemuan antara Pak Menko dengan Inpex betul. Pak Menko ingin klarifikasi perhitungan dan sebagainya. Pertanyaan Pak Menko, berani nggak Inpex pertanggungjawabkan hitungan pembangunan kilang di laut hanya US$ 14,8 miliar? Yakin nggak? Kata Inpex yakin," tutur Abdulrachim dalam diskusi di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Jumat (11/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila ternyata biaya pembangunan FLNG membengkak jauh dibanding perhitungannya, Inpex harus menanggung kelebihannya. Kata Abdulrachim, ternyata Inpex tidak berani.
"Kalau yakin, harganya dipatok US$ 14,8 miliar saja. Kalau nanti melambung, dibayar sendiri sama Inpex, berani nggak? Nggak berani Inpex, nggak tanggung jawab sama hitungannya," ujarnya.
Dia menambahkan, Rizal Ramli tidak menyatakan akan mengganti investor bila investor tak bersedia membangun OLNG saja.
"Pak Menko hanya ingin bisnis yang saling menguntungkan. Menguntungkan Republik Indonesia dan investor. Jadi tidak ada Pak RR (Rizal Ramli) mau mengganti investor, itu pelintiran untuk membunuh karakter," tandasnya.
Sebelumnya, Inpex mengaku pernah diundang oleh Rizal Ramli. Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya tersebut, Inpex mengungkapkan keinginannya agar kilang LNG Masela dibangun offshore.
"Dalam pertemuan itu, kami sampaikan bahwa kami ingin kilang LNG Masela dibangun floating karena lebih ekonomis," kata Manager Communication and Relation Inpex, Usman Slamet, saat dihubungi detikFinance beberapa waktu lalu.
Usman menuturkan, pada pertemuan itu Rizal tidak memaksa Inpex untuk membangun kilang LNG di darat ataupun di laut. Rizal sangat memahami posisi Inpex dan tidak ingin investor asal Jepang tersebut keluar dari Indonesia.
"Beliau (Rizal Ramli) hanya menyampaikan, pembangunan kilang ini harus bermanfaat bagi masyarakat Maluku, harus ada multiplier effect-nya, pertemuan membahas seputar itu saja," ujarnya. (feb/feb)











































