Resmikan Gas Kota, Menteri ESDM: Energi Harus Jadi Penggerak Ekonomi

Prabumulih - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan bahwa sumber daya energi harus bisa jadi pendorong ekonomi. Hal tersebut diungkapkannya saat meresmikan proyek jaringan gas (Jargas) kota di Taman Prabujaya, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan.

Dia mengungkapkan, sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2007, eksploitasi sumber daya energi harus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai komoditas ekonomi.

"Sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi harus dipakai bukan sebagai komoditas, tapi sebagai driver pertumbuhan ekonomi. Artinya, harus ada penciptaan nilai tambah energi, bukan diambil dari kedalaman lalu dijual mentah-mentah," kata Sudirman, Senin (21/3/2016).

"Jadi kita sudah harus sudahi jual mentah-mentah. Tak boleh ada lagi daerah kaya sumber kaya energi tapi pasokan energinya tertinggal. Bahkan kalau sesuai UU, bukan tidak dilarang lagi, tapi diharamkan," tambahnya.

Sementara dengan masih banyaknya ekspor sumber daya energi mentah, menurut Sudirman, hal tersebut terjadi karena itu merupakan warisan dari komitmen perjanjian lama.

"Kita tidak mudah ubah yang sekarang karena terikat dengan komitmen jangka panjang yang sudah diteken. Di domestik konsumsi gas sudah 60%, dan akan meningkat terus. Ini (pembanguna  Jargas) harus jadi momentum di mana kita bangun satu tonggak buat luruskan kembali kebijakan energi kita," tandas mantan Dirut PT Pindad ini.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menyinggung manfaat penghapusan subsidi BBM dan listrik. Dana subsidi sudah mulai dirasakan untuk mengebut pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

"Tentang subsidi November 2015 pemerintah putuskan subsidi BBM yang nilainya ratusan triliun. Itu hanya dibakar sebagian besar oleh kalangan menengah. Digeser untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan hal-hal yang produktif. Tugas kami di ESDM bagaimana subsidi harus jatuh pada yang berhak," jelasnya.

"Kemudian subsidi listrik 900 VA harus juga dilepaskan. Subsidi hanya buat yang 400 VA ke bawah. Banyak kelas menengah yang sebetulnya punya kemampuan, kita hilangkan dapat subsidi," tutup Sudirman. (ang/ang)