Atasi Krisis Listrik, PLN Bujuk Pemilik PLTD di Nias

Jakarta - Krisis listrik melanda Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara sejak 3 hari lalu akibat pemilik 2 PLTD sewa berkapasitas total 20 MW, American Power Rental (APR), secara mendadak mematikan pembangkit miliknya.

Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mengambil langkah tersebut karena merasa dirugikan oleh PT PLN (Persero) yang belum membayar tunggakan sebesar Rp 80-90 miliar untuk penyewaan PLTD berkapasitas 75 MW di Tanjung Morawa dan Kualanamu, Sumut.

PLN terus mengupayakan negosiasi dengan APR untuk mengakhiri krisis listrik di Nias. Direktur Bisnis Regional Sumatra PLN, Amir Rosidin, mengaku pihaknya telah menghubungi pihak APR di Amerika Serikat via telepon. APR baru bisa dihubungi pada Minggu (3/4/2016) sore kemarin.

Amir memohon supaya APR mau berkompromi, sebab masyarakat di Nias sangat terganggu oleh krisis listrik ini. Siswa-siswi SMA di Nias yang sedang menjalani Ujian Nasional (UN) mulai hari ini misalnya, tentu tidak bisa belajar dan mengerjakan soal-soal UN dengan baik akibat mati listrik.

"Kita telepon ke Amerika Serikat hari Minggu sore. Kita minta tolong, ada anak-anak lagi UN dan sebagainya," ungkap Amir saat ditemui di Gedung DPD, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Pada pagi hari ini, Amir juga telah bertemu dengan perwakilan APR di Indonesia. Sebagai solusi atas masalah tagihan Rp 80-90 miliar yang dituntut APR, Amir menawarkan pembayaran sebesar 50% dari tagihan dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu dari sekarang.

Sisa 50% tagihan akan diperiksa dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemeriksaan bisa selesai dalam 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan BPKP, dapat dihitung berapa jumlah tagihan yang sebenarnya harus ditanggung oleh PLN. Pemeriksaan oleh BPKP harus dilakukan agar PLN tidak dituding merugikan negara.

"Kita komunikasi tadi pagi, ketemu sama perwakilan APR di Indonesia. Tawaran kita begini, kita bayar 50%, kan Rp 45 miliar lumayan dan sisanya diperiksa dulu oleh BPKP. Kalau ada dispute, berdasarkan aturan harus diselesaikan pakai BPKP. Orang kita di lapangan kan takut, berpotensi jadi temuan," ucapnya.

"Saya jamin Rp 45 miliar dibayar dalam 2 minggu, sisanya diperiksa dulu oleh BPKP, BPKP selesai memeriksa dalam 1 bulan. Kalau nggak (dibayar), dia boleh mematikan PLTD di Nias," dia menambahkan.

Perwakilan APR menyambut baik tawaran itu. Tetapi keputusan ada di tangan para petinggi APR di AS. Tetapi tampaknya tawaran ini tetap ditolak oleh APR.

"Dia (perwakilan APR) mengatakan itu bagus, tapi harus konsultasi dulu dengan APR di Amerika Serikat sana. Yang di AS bilang 'saya pikirkan'. Yang di Indonesia bilang, kemungkinan nggak mau, mereka minta dibayar seluruhnya 100%," paparnya.

Bila tawaran diterima oleh APR, PLTD di Nias pun tak bisa langsung dihidupkan kembali, kira-kira perlu 2-3 hari untuk mengoperasikannya kembali. APR beralasan bahwa perlu waktu untuk memasang kembali alat kontrol mesin yang dicabut Jumat lalu. Para operator pun harus didatangkan kembali.

"Saya tanya juga, kalau saya bayar bisa nyala dalam berapa hari? Dia bilang 2-3 hari karena butuh waktu untuk memasangnya lagi dan orang-orangnya sudah nggak ada semua, sudah dipulangkan," kata Amir.

Tetapi kemungkinan besar nego dengan APR tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Karena itu, PLN akan mendatangkan mesin diesel untuk PLTD berkapasitas 12 MW dari Langsa, Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Amir menyebut kira-kira paling cepat butuh 4 hari untuk menyelesaikan krisis listrik di Nias. Sebab, mobilisasi dan pemasangan PLTD dan genset-genset, serta persiapan untuk mengoperasikannya butuh waktu.

"Karena APR belum ada kepastian, kita rencana membawa mesin dari Langsa, Aceh 12 MW. Diharapkan 4 hari sudah sampai sana dan operasi secara bertahap," tutupnya. (feb/feb)