Konflik PLN dan Pemilik PLTD di Nias Berakhir, Ini Penyelesaiannya

Jakarta - Masalah kontrak antara PLN dengan pemilik PLTD di Pulau Nias, APR, akhirnya selesai. APR sudah bersedia segera menyalakan kembali 2 PLTD miliknya di Pulau Nias.

Sebelumnya, perusahaan penyedia jasa sewa PLTD asal Amerika Serikat itu mematikan 2 PLTD miliknya yang memasok listrik hingga 20 MW sehingga Pulau Nias mengalami defisit hingga 74% dari beban puncak sebesar 24 MW, terjadilah krisis listrik.

APR mengambil langkah tersebut karena merasa dirugikan oleh PLN yang belum membayar tunggakan sebesar Rp 80-90 miliar untuk penyewaan PLTD berkapasitas 75 MW di Tanjung Morawa dan Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut).

Untuk penyelesaian masalah tersebut, menawarkan pembayaran sebesar 50% dulu dari total tagihan itu. Sisa 50% tagihan akan diperiksa dulu oleh BPKP, pemeriksaan bisa selesai dalam 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan BPKP, dapat dihitung berapa jumlah tagihan yang sebenarnya harus ditanggung oleh PLN.

Tawaran ini diterima, APR pun berjanji segera mengoperasikan kembali mesin PLTD di Moawo 10 MW dan Idanoi 10 MW.

"Pemilik PLTD lama sudah mau menyalakan kembali mesinnya. Kita sampaikan bahwa kita akan bayar 50% tagihan dulu, atau Rp 45 miliar. Opsi itu diterima," kata Direktur Bisnis Regional Sumatra PLN, Amir Rosidin, kepada detikFinance, Selasa (12/4/2016).

PLN akan menggunakan kedua PLTD milik APR hingga semua genset dan mesin PLTD 12 MW yang didatangkan dari Langsa, Aceh, bisa beroperasi seluruhnya.

"APR memberi opsi bagus, PLTD mereka kita pakai sampai genset dan PLTD kita dari Langsa siap," dia menuturkan.

Total daya listrik dari genset-genset yang dikirim PLN ke Nias mencapai 10 MW. Sekarang total kapasitas listrik terpasang di Nias sudah sekitar 14 MW. Dengan total beban puncak (peak) sebesar 24 MW, maka Pulau Nias kini masih defisit pasokan listrik sebesar kurang lebih 10 MW atau 40%. Defisit ini sudah menurun signifikan, awalnya defisit mencapai 20 MW atau 74%. (ang/ang)