Menteri ESDM Sampaikan Update Blok Masela dan Mahakam ke DPR

Jakarta - Menteri ESDM, Sudirman Said, menyampaikan perkembangan soal Blok Masela dan Blok Mahakam kepada Komisi VII DPR dalam rapat kerja siang ini.

Sudirman menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan kilang LNG Masela dibangun di darat (onshore), karena ingin masyarakat sekitar mendapat manfaat dari blok gas terbesar di Indonesia ini.

"Bapak Presiden menjelaskan setelah mendapat input bahwa ini proyek jangka pangang, menyangkut ratusan triliun rupiah, maka diputuskan dibangun di darat. Presiden ingin daerah sekitar terimbas oleh pembangunan Masela," kata Sudirman, saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menindaklanjuti keputusan itu, Kementerian ESDM telah meminta SKK Migas mengirim surat kepada investor (Inpex) untuk melakukan studi ulang atas Plan of Development (PoD) I dengan menggunakan skema onshore. "Kedua, SKK Migas diminta berkomunikasi dengan investor menjelaskan keputusan pemerintah. SKK migas juga diminta mengawal pelaksanaan PoD," paparnya.

SKK Migas, sambungnya, telah berkoordinasi dengan Inpex, surat pemberitahuan telah dikirim secara resmi. "Inpex sedang menyiapkan usulan pengembangan Lapangan Abadi dengan skema darat," ujar Sudirman.

Sedangkan soal Blok Mahakam, saat ini Pertamina sedang melakukan finalisasi untuk masa transisi dengan existing operator Blok Mahakam, yaitu Total E&P. "Blok Mahakam, izinkan kami menyampaikan status terakhir. Saat ini sedang finalisasi Pertamina dengan operator sekarang," tuturnya.

Dia menambahkan, Total berkomitmen melaksanakan masa transisi dengan baik, supaya Pertamina bisa mengoperasikan Blok Mahakam dengan baik mulai 2018. "Hari ini kami terima tamu dari Total E&P. Mereka komit transisi berjalan dengan smooth sebagai kewajiban mereka," kata Sudirman.

Tetapi Total belum dapat memastikan keterlibatannya di Blok Mahakam ke depan. Meski telah ditawari saham 30% oleh Pertamina, Total belum mau menerimanya. Total masih mengkaji apakah Blok Masela masih akan memberikan keuntungan yang ekonomis bagi mereka ke depan.

"Berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mereka 30 persen, mereka akan mengkaji aspek komersialnya," tutupnya. (wdl/wdl)