Nias mengalami krisis listrik setelah perusahaan penyedia jasa sewa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) asal AS, American Power Rent (APR), mematikan 2 PLTD miliknya yang memasok listrik hingga 20 MWm sehingga Pulau Nias mengalami defisit hingga 74% dari beban puncak sebesar 24 MW. Terjadilah krisis listrik.
APR mengambil langkah tersebut, karena merasa dirugikan oleh PLN yang belum membayar tunggakan Rp 80-90 miliar untuk penyewaan PLTD berkapasitas 75 MW, di Tanjung Morawa dan Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami komunikasi dengan Kedubes AS, kita ketemu dan diskusi hari Jumat jam 10 malam. Kami langsung telepon ke Kedubes AS, bukan pemerintah. Kami menceritakan kondisinya ke Kedubes AS, lokasinya Nias bagaimana, kami jelaskan semuanya. Dua jam lah waktu itu kita komunikasi dengan Kedubes AS," tutur Direktur Bisnis Regional Sumatra PLN, Amir Rosidin, saat ditemui di Restoran Sederhana, Medan, Rabu (13/4/2016).
Kedubes AS pun bersedia memediasi dan langsung menghubungi manajemen APR di AS. Berkat mediasi dari Kedubes AS ini, APR bersedia menerima tawaran PLN, agar tagihan dibayar sebesar 50% atau Rp 45 miliar dulu, dan sisanya dibayar setelah diperiksa oleh BPKP dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan.
Tak hanya menerima tawaran PLN untuk penyelesaian masalah kontrak, APR juga mau menyalakan kembali kedua PLTD miliknya di Nias hingga PLTD milik PLN bisa beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Nias.
"Mereka (Kedubes AS) langsung komunikasi dengan APR yang di AS. Dari situ ada komunikasi, akhirnya APR pusat itu setuju untuk menyalakan. Kemudian PLN juga setuju untuk melakukan pembayaran 50% dari tagihan, sisanya nanti ada pemeriksaan dari BPKP. Mereka juga menawarkan pembangkit mereka dipakai sampai pembangkit kita siap beroperasi," ujarnya.
PLN kembali melakukan pertemuan dengan Kedubes AS pada Senin (11/4/2016) di Wall Street Center. Kali ini pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan APR di Indonesia. Setelah pertemuan itu, APR menepati janjinya, mereka mengumpulkan kembali teknisi-teknisinya pada hari yang sama dan mengirimnya ke Pulau Nias untuk menghidupkan kembali mesin PLTD.
Hari Selasa (12/4/2016), teknisi-teknisi APR sudah tiba di Nias. Mereka segera mengoperasikan kembali PLTD di Moawo 10 MW dan Idanoi 10 MW sehingga krisis listrik yang sudah berlangsung 11 hari di Nias berakhir, pasokan listrik kembali normal. "Mereka cek peralatan, pasang kartu-kartunya, lalu dia nyalakan. Charge baterai untuk starter karena seminggu tidak dinyalakan, setelah itu sejam jalan. Sekarang sudah normal," ungkap Amir.
Amir mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang disampaikan Kedubes AS, sehingga APR mau melunak. Yang jelas, masalah dengan APR beres setelah dimediasi Kedubes AS.
"Itu karena komunikasi antara APR dengan Kedubes AS, saya nggak tahu komunikasinya bagaimana. Akhirnya mereka (APR) mau. Jumat langsung itu Kedubes AS telepon langsung ke pemilik PLTD-nya, komunikasi langsung. Jam 12 malam Kedubes AS menyatakan masalah sudah selesai, APR mau memanggil lagi teknisi-teknisi mereka," dia menambahkan.
Kemungkinan, Kedubes AS menjelaskan kultur bisnis di Indonesia kepada APR untuk meyakinkan bahwa PLN tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian.
"Yang saya tangkap, Kedubes AS itu kan tahu culture kita, bagaimana relationship antara pemilik barang dengan pengguna barang di sini. Orang di sana kan nggak tahu. Tiap negara punya culture sendiri. Mungkin itu yang disampaikan Kedubes AS kepada pemilik PLTD," pungkasnya. (wdl/wdl)











































