Ada Holding BUMN Energi, Menteri ESDM: Kita Sambut Baik

Ada Holding BUMN Energi, Menteri ESDM: Kita Sambut Baik

Michael Agustinus - detikFinance
Kamis, 14 Apr 2016 19:30 WIB
Ada Holding BUMN Energi, Menteri ESDM: Kita Sambut Baik
Foto: Michael Agustinus
Nias - Rencana Kementerian BUMN membentuk Holding BUMN Energi dengan PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaannya disambut baik oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Holding BUMN Energi diyakini Sudirman dapat memberikan sinergi antar sesama BUMN energi, yaitu antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sama-sama bergerak di bidang usaha hilir gas bumi.

"Yang sangat diharapkan adalah dari holding itu adalah masalah kompetisi antar BUMN itu bisa selesai. Mudah-mudahan urusan PGN dan Pertagas itu bisa selesai," kata Sudirman kepada detikFinance di Nias, Kamis (14/4/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rencana pembentukan Holding BUMN Energi sudah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait dalam rapat terbatas sekitar 2 pekan lalu.

Menurutnya, holding dapat membuat BUMN energi semakin kuat dan besar. Tentu negara akan sangat diuntungkan bila BUMN lebih ramping dan punya kapabilitas yang lebih besar.

"Itu sudah dibicarakan di rapat terbatas kabinet dua minggu lalu. Saya kira manfaatnya holding bisa menarik resources seperti modal, marketing, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi kita menyambut baik pembentukan holding," paparnya.

Dia menambahkan, PGN tidak akan terkungkung meski menjadi anak usaha Pertamina, ruang geraknya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur gas bumi tidak akan dipersempit.

"Kan ada holding, lalu unit-unit usaha. Unit usaha punya kebebasan bergerak juga. Yang mau dibuat adalah investment holding di mana anak-anak usahanya bisa bergerak sebagaimana BUMN sekarang," tukas dia.

Katanya lagi, tidak akan jadi masalah bila PGN menjadi anak usaha Pertamina walaupun PGN sudah go public dan 43% sahamnya dimiliki publik.

"Itu sih corporate structure, bisa diatur lah. Kan bagaimana pun pemegang saham mayoritas punya kewenangan. Semuanya dikembalikan kepada RUPS, nanti dibicarakan di masing-masing RUPS," ucap Sudirman.

Penggabungan Pertamina dan PGN tentu juga akan menimbulkan monopoli di bisnis hilir gas bumi. Namun menurut Sudirman, itu juga tidak akan jadi masalah karena pemerintah akan membatasi margin keuntungan yang boleh diambil, seperti halnya tarif listrik PLN.

"Monopoli itu baik-baik saja asal ada regulasi, marginnya diatur, seperti PLN. Jadi nggak masalah," tutupnya. (ang/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads