Cerita PLN Soal Tantangan Besar Proyek Listrik 35.000 MW

Jakarta - PT PLN (Persero) mengungkapkan, tantangan terbesar dalam proyek listrik 35.000 MW sebenarnya adalah pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, bukan pembangkit listriknya.

Membangun pembangkit listrik relatif lebih mudah dibanding membangun jaringannya. Total proyek listrik 35.000 MW membutuhkan 732 jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km), agar listrik bisa mengalir dengan baik dan dinikmati masyarakat. Belum lagi jaringan distribusinya.

"Tantangan untuk proyek 35.000 MW, di mana-mana masalahnya di Republik ini adalah (pembangunan) tapak tower (transmisi)," kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Djoko R Abumanan, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Sebagai contoh, dia menuturkan di Kalimantan Tengah ada pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Bangkanai 155 MW yang sudah siap beroperasi. Namun, listriknya belum bisa masuk ke Sistem Kelistrikan Barito, karena terkendala masalah pembebasan lahan di Buntok.

Dari ratusan tower untuk jaringan transmisi yang harus dibangun, tinggal 8 tower saja yang belum bisa diselesaikan akibat masalah lahan, sebab segelintir pemilik lahan belum mau menjual tanahnya.

"Kita punya pembangkit di Bangkanai, akan dibawa ke Tanjung, ke Sistem Barito. Sekarang semua tower sudah berdiri, tinggal penarikannya. Dari Bangkanai sampai Muara Teweh sudah operasi, ada 324 tower. Dari Buntok ke Tanjung ada 270 tower. Tinggal 8 tower yang belum, kita konsinyasi di pengadilan," dia menuturkan.

General Manager PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Purnomo, mengungkapkan pemilik lahan mematok harga terlalu tinggi. Berdasarkan appraisal (penilaian), harga tanah sebenarnya hanya Rp 25 juta, tetapi sang pemilik meminta ganti hingga Rp 500 juta alias 20 kali lipat.

"Masalah di Buntok kita selesaikan hari ini dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan konsinyasi. Mereka (pemilik tanah) minta harga lebih tinggi. Appraisal-nya Rp 25 juta, mereka minta Rp 500 juta," ucapnya.

PLN akhirnya menggunakan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah dibawa ke pengadilan, PLN menitipkan uang untuk penggantian lahan ke pengadilan agar dapat melanjutkan pembangunan tower transmisi.

"Sekarang sudah konsinyasi. Sudah diperbolehkan mengerjakan (tower), dengan dikawal aparat keamanan. Ada 8 pemilik yang belum sepakat namun uangnya kita titipkan di pengadilan," pungkasnya. (wdl/wdl)