Pemerintah Tawar Harga 10,64% Saham Freeport US$ 630 Juta

Jakarta - Pada Januari 2016 lalu, PT Freeport Indonesia telah resmi menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22,1 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000).

Penawaran 10,64% saham ini merupakan bagian dari pelaksanaan divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

Kementerian ESDM mengungkapkan, pemerintah telah menanggapi tawaran Freeport. Menurut perhitungan versi pemerintah, harga yang wajar untuk 10,64% saham Freeport adalah US$ 630 juta atau setara dengan Rp 8,19 triliun.

"Pemerintah sudah menanggapi tawaran Freeport. Kalau berdasarkan hitungan pemerintah, dengan metode replacement cost itu nilai sahamnya diperkirakan US$ 630 juta," kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Pemerintah menghitung harga saham Freeport dengan metode replacement cost. Dasar perhitungannya adalah investasi (capital expenditure/capex) yang sudah dikeluarkan Freeport selama beroperasi di Indonesia. Capex yang tercatat setiap tahun dijumlah, akhirnya ditemukan angka US$ 630 juta untuk 10,64% saham Freeport.

"Replacement cost itu menghitung dari investasi yang sudah dikeluarkan sampai divestasi. Capital expenditure yang masuk di akuntansi, itu yang kita hitung," papar Sujatmiko.

Sementara itu, Freeport mengajukan harga sebesar US$ 1,7 miliar dengan asumsi kontrak Freeport di Papua diperpanjang hingga 2041. Selain itu, diperhitungkan juga total investasi yang telah dikeluarkan Freeport selama puluhan tahun di Tambang Grasberg sebesar US$ 4,3 miliar.

Kemudian investasi US$ 15 miliar yang akan digelontorkan Freeport untuk tambang bawah tanah Grasberg hingga 2041.

"Harga saham yang kami tawarkan mengasumsikan perpanjangan operasi setelah 2021, selain investasi US$ 4,3 miliar yang sudah kita keluarkan. Ditambah US$ 15 miliar untuk investasi yang akan kita keluarkan," kata Direktur Freeport, Clementino Lamury, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019. (wdl/wdl)