.webp)
Rakor dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Kepala BPH Migas Andy Sommeng, perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan, dan tokoh-tokoh masyarakat Maluku.
Rizal mengungkapkan, selama ini sumber daya alam Indonesia digali dari tanah lalu diekspor mentah-mentah tanpa ada nilai tambah. Pola pengelolaan kekayaan alam yang hanya 'sedot-ekspor' ini harus diubah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di pertambangan misalnya, bauksit digali dari dalam tanah lalu diekspor mentah-mentah, padahal bisa diolah menjadi aluminium. Gas bumi yang harusnya bisa diolah menjadi pupuk, petrokimia, dan sebagainya juga diekspor mentah-mentah.
Akibatnya, Indonesia tetap menjadi negara berkembang ketika negara-negara yang setara dengan Indonesia di tahun 1960-an seperti Korea Selatan, China, Taiwan, sudah melesat menjadi negara maju.
Menurut Rizal, Indonesia perlu mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam bila ingin maju. Itulah alasan mengapa dirinya ngotot kilang Masela harus dibangun di darat, tujuannya supaya ada pembangunan industri, ada nilai tambah yang tercipta untuk rakyat.
Polemik Masela beberapa waktu lalu bukan hanya soal perdebatan apakah kilang LNG sebaiknya dibangun di darat atau di laut, tapi lebih dari itu, yang diperdebatkan sebenarnya adalah paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor ESDM.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kilang Masela dibangun di darat, harus dijadikan tonggak perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam, dari hanya ekspor mentah ke pembangunan industri bernilai tambah.
"Pada dasarnya banyak terjadi kesalahpahaman bahwa polemik Masela hanya soal perbedaan darat dan laut, sebetulnya bukan begitu," tutupnya. (wdl/wdl)
