Malaysia bukan negara yang punya banyak gas. Negara tetangga itu adalah importir gas bumi, 40% kebutuhan gasnya berasal dari Indonesia. Ironisnya adalah, Indonesia kemudian mengimpor petrokimia dari Malaysia. Padahal, produk petrokimia itu bahan bakunya melimpah di Indonesia. Rizal mengaku sangat malu melihat kenyataan ini.
"Sebulan lalu kami berkunjung ke Kuala Trenggano, Malaysia. Terus terang, kami malu datang ke situ, mereka punya industri petrokimia di situ. Saya katakan kami malu. Industri petrokimia berkembang pesat, padahal ironinya gas yang dipakai Malaysia itu 40% dari kita. Kemudian diubah jadi produk petrokimia, dia ubah terus dia ekspor lagi barangnya ke Indonesia," tutur Rizal usai rakor di kantornya, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Indonesia, gas bumi jor-joran diekspor dalam bentuk mentah, industri pengolahannya tidak berkembang. Akibatnya, untuk kebutuhan akan barang-barang olahan, misalnya petrokimia, Indonesia bergantung pada impor.
Nilainya sangat besar, impor produk petrokimia per tahun mencapau US$ 14 miliar alias Rp 182 triliun. Tentu sangat menguras devisa negara, hasil ekspor gas tak sebanding dengan nilai impor produk-produk olahan gas. "Kita impor produk petrokimia sampai sekitar US$ 12-US$ 14 miliar, jadi kalau kita jual gas sebetulnya kita rugi lah kalau hanya sekadar jual gas," paparnya.
Karena itu, cara pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk gas bumi, harus diubah. Indonesia tak boleh lagi hanya menggali dari tanah lalu mengekspor kekayaan alam mentah-mentah, tapi harus mengolahnya menjadi barang jadi yang bernilai tinggi.
"Jadi yang kita inginkan dari awal adalah perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam," tandasnya. (wdl/wdl)











































