.webp)
Namun realisasi proyek pembangkit besar ini bukan berarti tidak mengalami kendala. Kementerian ESDM selaku penanggungjawab proyek ini menilai hambatan terbesar bukan dari penyediaan lahan, melainkan kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
"35.000 MW adalah proyek besar yang kita belum pernah punya pengalaman, karena itu paling penting seluruh pihak harus koordinasi. Dan kita ingin melihat semua pihak itu mulai dari IPP (Independent Power Producer), PLN, regulator di kami sendiri dan pemegang saham di BUMN harus satu arah," tutur Menteri ESDM, Sudirman Said di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengkaji seluruh proyek, ini yang mau dilakukan. Nanti dengan Pak Dirjen Listrik dan UKP3N (Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional) sedang kita lakukan," ujar Sudirman.
Proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW nantinya sebagian besar akan dilelang ke pihak swasta sedangkan PLN akan diberikan mandat untuk membangun infrastruktur transmisi dan distribusi listrik ke berbagai wilayah di Indonesia yang masih defisit listrik.
"35.000 MW itu sudah ditetapkan pemerintah yang akan dikerjakan sebagian besar oleh IPP atau swasta karena memang PLN bebannya sudah berat. Kalau kita fokuskan pada pembangunan transmisi dan distribusi akan bagus, karena memang itulah peran yang paling bagus," jelas Sudirman.
Sedangkan hampir separuh lelang pembangkit sebesar 16.000 MW yang terhambat juga akan dicari jalan keluarnya agar realisasi 35.000 MW dapat segera tercapai.
"Itu angka dari mereka (UKP3N), bukan nggak jalan tapi itu mungkin ada hambatan dan atau terlambat. Perintahnya Presiden sudah jelas evaluasi secara menyeluruh," ungkap Sudirman. (feb/feb)
