Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengaku sudah menagih revisi RUPTL dari PLN sejak 3 pekan lalu. Terakhir, pihaknya kembali menagih dokumen revisi RUPTL pada 12 Mei 2016 dan meminta PLN menyerahkannya sebelum 20 Mei 2016.
"Kita sudah menagih, jadi 3 minggu yang lalu kita sudah menagih agar segera disampaikan ke kita," kata Jarman kepada detikFinance di Jakarta, Senin (16/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru saya yang lagi nunggu dari sana (Kementerian ESDM)," kata Sofyan saat dihubungi detikFinance di Jakarta, akhir pekan lalu.
Diakui Sofyan, belum jelasnya nasib RUPTL baru ini membuat lelang terhambat. Tetapi, menurutnya, belum terlaksananya lelang untuk pembangkit sejumlah 16.000 MW tidak akan membuat proyek 35.000 MW ngaret. Pembangkit-pembangkit yang akan dilelang pada tahap kedua ini bisa tetap rampung pada 2019.
Sebagian besar pembangkit yang akan dilelang tahun ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang kapasitasnya tak terlalu besar, sehingga bisa dibangun dalam waktu 1-2 tahun.
Berbeda dengan 18.000 MW pada lelang tahap pertama yang sebagian besar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas besar, pembangunannya perlu 3-4 tahun.
"Lelang yang kedua ini rata-rata kecil kok, kurang dari 3 tahun selesai, banyak PLTG," tutupnya.
Sebagai informasi, realisasi proyek 35.000 MW yang diluncurkan secara resmi setahun lalu sedang mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Jumat pekan lalu, Jokowi memanggil Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengecek perkembangan proyek ini.
Per April 2016, pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW yang sudah selesai dibangun dan beroperasi penuh (Commercial Operation Date/COD) baru 123 MW atau 0,3%. Kemudian pembangunan jaringan transmisi baru 2.368 km dari total 46.000 km, atau 5% yang dibutuhkan untuk proyek 35.000 MW. Lalu dari 1.375 Gardu Induk (GI) berkapasitas 108.789 MVA, baru 7.295 MVA (6,7%) yang sudah terbangun. (drk/drk)











































