'Jatah' PLN di Proyek 35.000 MW Tak Jadi Dipangkas

Jakarta - Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 yang sudah terlambat sekitar 4 bulan akhirnya selesai. Kementerian ESDM mengesahkan RUPTL 2016-2025 yang baru pada hari ini.

Pembahasan revisi RUPTL melibatkan Direksi PLN dan pemerintah yang diwakili para pejabat eselon I dari Kementerian ESDM, Bappenas, Kemeko Maritim dan Sumber Daya, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BKPM, serta para anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

"Hari Senin ini telah dilakukan pembahasan revisi RUPTL dengan Direksi PLN dan para pejabat eselon I dari kementerian-kementerian terkait dan anggota DEN," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, melalui pesan singkat kepada detikFinance, Senin (23/5/2016).

Dia menjelaskan, ada 3 hal penting yang disepakati dalam revisi RUPTL ini. Pertama, jatah PLN dalam proyek 35.000 MW tetap 10.233 MW, tidak dipotong menjadi 5.000 MW seperti keinginan Kementerian ESDM sebelumnya.

"Porsi PLN dalam proyek 35.000 MW adalah sebesar 10.233 MW," ujarnya.

Kedua, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam proyek 35.000 MW ditetapkan sebesar 25% atau 8.750 MW. Ketiga, pembangunan High Voltage Direct Curent (HVDC) dan PLTU mulut tambang berkapasitas 2x600 MW Sumsel 9 dan 10 dengan daya 1x600 MW harus tetap dijalankan.

"Porsi EBT tahun 2025 adalah sebesar 25%, kemudian HVDC serta pembangkit Sumsel 9 dan 10 tetap berjalan," tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan bahwa pengurangan porsi PLN dalam proyek 35.000 MW bakal menimbulkan masalah baru karena PLN sudah melelang pembangkit hingga sekitar 7.000 MW. Jika porsi PLN dipotong dari 10.000 MW menjadi 5.000 MW, berarti ada lelang sebanyak 2.000 MW yang harus dibatalkan, padahal sudah di tengah jalan.

Tujuan pemerintah mengurangi porsi PLN memang baik, yakni agar PLN dapat lebih memfokuskan diri pada pembangunan jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) untuk proyek 35.000 MW. Namun, menurut Sofyan, PLN mampu mengemban porsi sebesar 10.000 MW.

Setelah melakukan revaluasi, aset PLN melonjak dari Rp 600 triliun menjadi Rp 1.180 triliun sehingga modalnya menjadi lebih kuat, kemampuan berutang lebih besar, tak ada masalah bila harus mencari dana untuk membangun pembangkit 10.000 MW ditambah jaringan transmisi 46.000 kilometer sirkit (kms) dan GI berkapasitas 108.000 MVA.

"Kita lagi kasih tahu, ini sebagian sudah ditender. Waktu itu PLN belum revaluasi, nggak punya uang. Sekarang kita sudah revaluasi, bisa pinjam uang lebih banyak. Sekitar 7.000 MW (porsi PLN) sudah ditender. Terus bagaimana kalau dibatalkan?" tutupnya. (feb/feb)