PLN Sudah Revaluasi Aset, Jatah di Proyek 35.000 MW Tak Jadi Dipangkas

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendaparkan jatah sebesar 10.233 megawatt (MW) dalam proyek 35.000 megawatt (MW). Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 yang baru disahkan kemarin.

Sebelumnya, pemerintah akan memotong jatah PLN menjadi hanya 5.000 MW saja dari total proyek 35.000 MW. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena PLN sudah merevaluasi aset-asetnya

"Karena dari sisi pertimbangan keuangan yang disampaikan PLN itu kan logis. Karena mereka kan sudah revaluasi aset. Kemampuan keuangannya dia sudah pede," jelas Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).

Dengan diberikannya jatah sebesar 10.000 megawatt (MW), PLN juga harus menyelesaikan kewajiban dalam pembangunan jaringan listrik, distribusi, hingga membangun pembangkit di daerah terpencil.

"Keputusannya kan gitu. Dia harus mnyelesaikan jaringan listrik pedesaan, penguatan transmisi dan distribusi, membangun gardu induk, membangun pembangkit-pembangkit daerah remote. Itu salah satu prasyarat, kalau dia nggak bisa nanti ya repot," terang Alihuddin.

Alihuddin menambahkan bahwa jatah 10.000 megawatt (MW) yang diberikan pemerintah kepada PLN tengah dalam kajian mengenai ketentuan yang harus dijalankan PLN.

"Ini secara teknis kan mau kita pelajari nanti. Kan ada 57 poin yang harus diperhatikan. Yang sedang ditindaklanjuti itu kan ada 36 poin. Ini salah satu peran itu kordinat dan peta lokasi," tutup Alihuddin.

Sehingga diharapkan pada akhir bulan Mei 2016 ini RUPTL dapat disahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

"Pak Menteri minta sebelum tanggal 30 Mei 2016 sudah ada di mejanya," tutur Alihuddin. (hns/hns)