ESDM Mau Buka Keran Impor Gas di 2019, Tapi Ada Syaratnya

Jakarta - Indonesia berstatus sebagai negara pengekspor gas terbesar ke-3 dunia. Menurut perhitungan Kementerian ESDM yang tertuang dalam neraca gas bumi nasional, Indonesia harus mengimpor gas bumi mulai 2019.

Dalam neraca gas bumi disebutkan, Indonesia butuh impor gas sebanyak 1.777 bbtud pada 2019, 2.263 bbtud pada 2020, 2.226 bbtud di 2021, 1.902 bbtud tahun 2022, 1.920 bbtud di 2023, 2.374 bbtud pada tahun 2024, dan 2.304 bbtud di 2025.

Tetapi ESDM tak mau sembarangan membuka keran impor gas. Impor gas baru akan dibuka jika seluruh gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) yang diproduksi di dalam negeri sudah terserap habis.

"Selama LNG di dalam negeri belum terserap semua, kita nggak buka impor LNG," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Wiratmaja menjelaskan, syarat itu dibuat untuk melindungi industri hulu migas di dalam negeri. Bila impor LNG dibuka lebar begitu saja, bisa-bisa LNG dari dalam negeri banyak tak terserap karena pasar lebih memilih mengimpor LNG yang lebih murah.

Kalau ada LNG tak terserap, tentu merugikan industri hulu migas nasional, negara pun ikut tekor. "Apakah kita mau gas yang murah dari luar kita beli terus gas dari dalam negeri kita bakar? Kita nggak mau industri hulu migas di dalam negeri kita mati," ucapnya.

Sebagai persiapan impor LNG di 2019, pembangunan sejumlah infrastruktur, terutama Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) untuk menerima LNG dan meregasifikasinya, mulai direncanakan dan dikerjakan.

"Sudah ada rencana pembangunan FSRU di Cilegon, Bali, dan beberapa lokasi lain. Juga ada terminal LNG juga. Kalau sudah setengah terbangun akan saya sampaikan," tutupnya. (ang/ang)