Ini Kata PLN Soal Proyek Kabel Bawah Laut yang Disinggung Sudirman Said

Jakarta - Pembahasan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) antara PT PLN dan Kementerian ESDM berlarut-larut sehingga lelang tahap kedua proyek 35.000 MW tak bisa dimulai. Salah satu penyebabnya adalah polemik pembangunan High Voltage Direct Current (HVDC) alias kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah untuk jaringan listrik Jawa-Sumatra.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, HVDC sempat dihilangkan dalam dokumen revisi RUPTL yang diajukan oleh PLN. Pihaknya kemudian meminta PLN agar HVDC dimasukan kembali dalam RUPTL.

Sudirman ingin HVDC tetap dibangun karena beban jaringan di Jawa sudah sangat maksimal, tetapi kebutuhan listrik tentu terus bertambah. Agar tidak overload, maka pembangkit mulut tambang dibangun di Sumatera Selatan, lalu listriknya dialirkan ke Jawa melalui HVDC.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengakui bahwa pihaknya memang ingin menghapus saja rencana pembangunan HVDC dari proyek 35.000 MW. Alasannya adalah pertimbangan ekonomis, teknis, dan perencanaan.

"Hambatannya (proyek HVDC) pertimbangan keekonomian. Terus yang kedua, masalah teknis dalam arti kata, hari ini Sumatera masih sangat membutuhkan daya listrik yang besar. Jawa sudah masuk 23 ribu MW dalam RUPTL. Ketiga, pengkajian perencanaan yang sudah terlampau lama harus dilakukan," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dia menjelaskan, saat ini pertumbuhan konsumsi listrik di Sumatera sangat pesat, kebutuhannya amat tinggi. Menurutnya, tidak logis kalau listrik dari Sumatera dikirim ke Jawa dengan HVDC padahal Sumatera sendiri masih kekurangan.

"Di Sumatera kondisi perekonomian saat ini seperti apa kan kita nggak tahu. Masih banyak beberapa pemadaman. Bagaimana kalau listrik dibawa ke Jawa? Apa nggak marah orang Sumatera?" tanyanya.

Daripada menghabiskan uang untuk membangun HVDC, kata Sofyan, lebih ekonomis kalau PLN menggenjot pembangunan jaringan listrik di Sumatera.

Selain itu, rencana pembangunan HVDC dibuat 10 tahun lalu saat kebutuhan listrik Sumatera belum besar, saat itu belum diperkirakan bahwa Sumatera akan berkembang seperti sekarang. Maka lebih baik rencana pembangunan HVDC direvisi.

"Pengkajian-pengkajian ini harus mendalam, karena waktu yang sudah terlampau lama berbeda. 10 tahun itu luar biasa lho perubahannya," ucapnya.

Sofyan menambahkan, pembatalan proyek HVDC tidak akan berdampak pada pembangunan PLTU Sumsel 8, 9, dan 10. Ketiga PLTU tersebut bisa saja tetap dibangun, tapi listriknya tidak dibawa ke Jawa, seluruhnya untuk Sumatera saja.

"Nggak ada masalah. Tanpa HVDC kan bisa jalan, memangnya nggak bisa jalan? Untuk kebutuhan Sumatera bisa nggak? Bisa dong," tukas dia.

Pulau Jawa diyakininya tidak akan kekurangan listrik hanya karena HVDC tak jadi dibangun. Sebab, Pulau Jawa sudah mendapat porsi paling besar dari proyek 35.000 MW.

"Yang di sana (Sumatera) dikirim ke sini (Jawa) cuma 3.000 MW. Yang dibangun (di Jawa) 23.000 MW. Di Sumatera masih butuh 11.000 MW. Kalau kamu jadi Dirut PLN apa yang kamu lakukan? Di Sumatera butuh 11.000 MW, sedangkan di Jawa sudah ada 23.000 MW," tutupnya. (hen/hen)