Rizal Ramli Minta 35.000 MW Direvisi, Ada yang Takut 'Jatah' Berkurang

Jakarta - Melihat realisasi proyek listrik 35.000 MW yang saat ini tersendat, Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, angkat bicara. Dirinya sudah mengingatkan sejak 9 bulan lalu saat baru diangkat menjadi menteri, proyek 35.000 MW adalah target yang kurang realistis.

Menurut hitungan Rizal, Indonesia hanya butuh sekitar 17.000 MW hingga 2019. Tetapi kritiknya pada waktu itu mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak.

Kata Rizal, orang-orang yang menanggapi kritiknya dengan keras pada waktu itu adalah pihak yang sangat berkepentingan di program 35.000 MW. Mereka takut 'jatahnya' di program 35.000 MW terpotong, jika proyek listrik ini direvisi jadi 17.000 MW.

"Ternyata yang bereaksi adalah orang orang yang punya kepentingan sangat besar di PLN, takut di-review kalau tadinya proyeknya ada 12-13 jadi dicoret tinggal 4 atau 5. Nah jadi itulah masalahnya," kata Rizal, dalam diskusi Program 35.000 MW di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (31/5/2016). Diskusi itu bertema "Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi serta Implementasi Program Listrik 35.000 MW".

Rizal mengatakan, orang-orang yang bereaksi keras saat dirinya meminta proyek 35.000 MW dievaluasi menjadi 17.000 MW, adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di proyek 35.000 MW.

"Tentu sebelum ngomong itu, kami sudah studi dulu. Saya nggak pernah ngomong sembarangan. Orang-orang yang bereaksi sangat keras waktu itu adalah orang-orang yang sangat berkepentingan," tandas Rizal.

Dia menambahkan, proyek 35.000 MW bisa merugikan PLN kalau terus dipaksakan. Sebab, kebutuhan listrik 5 tahun mendatang tak sampai 35.000 MW. Tentu akan terjadi kelebihan pasokan listrik. Independent Power Producer (IPP) yang menjual listrik ke PLN tentu tak mau rugi, PLN tetap harus membayar meski listrik banyak tak terpakai. Berdasarkan hitungan Rizal, PLN bisa rugi US$ 10,7 miliar per tahun.

"Andai kita bisa selesaikan, akan terjadi excess demand sehingga PLN harus bayar listrik yang sudah dibangun, mau dipakai nggak dipakai. Hitungan kami, PLN harus bayar US$ 10,7 miliar per tahun tanpa pakai listriknya (dari IPP). Ini membebani PLN, itu bisa jadi masalah besar nanti," ucapnya.

Bila PLN sampai rugi sebesar itu, bukan hanya PLN saja yang bangkrut, negara juga bisa goyang. "Kami juga nggak mau PLN bangkrut lagi. Dulu 15 tahun lalu PLN bangkrut saya yang selamatkan. Bond (obligasi/surat utang) PLN besar sekali, nanti kena ke perusahaan-perusahaan lain kalau bangkrut. Keuangan PLN harus sehat," Rizal menerangkan.

"Presiden Jokowi sudah paham ini. Saya pasang badan buat Pak Jokowi supaya PLN nggak bangkrut. Cuma masih ada pejabat ABS yang bilang ini bisa, itu bisa. Jangan menawarkan mimpi yang solusinya juga nggak ada, terus bisanya cuma nyalahin PLN," tutupnya. (wdl/wdl)