Rizal Ramli ke PLN: Hati-hati Pakai Kontraktor Listrik dari China

Jakarta - Saat ini Indonesia sedang giat membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek listrik 35.000 MW diluncurkan pemerintah sejak Mei 2015, untuk meningkatkan pasokan listrik hingga 2019.

Dalam pembangunan pembangkit-pembangkit listrik dan jaringannya ini, Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, berpesan kepada PLN agar hati-hati dalam memilih kontraktor.

Berkaca pada Fast Tracking Project (FTP) di era pemerintahan sebelumnya, salah satu masalah yang membuat proyek tidak terealisasi 100% adalah buruknya kualitas kontraktor. Kebanyakan pembangkit listrik di FTP dikerjakan oleh kontraktor dari China. Menurut Rizal, PLN harus hati-hati jika menggunakan kontraktor dari China.

"Nah dalam kaitannya dengan China kita harus ekstra hati-hati. Yang pertama pengalaman listrik yang dulu (realisasi FTP) 10.200 MW kebanyakan dari China teknologinya dan kebanyakan hampir semuanya mengalami masalah maintainance. Dan kalau tadinya digantikan kapasitas 100% ternyata hanya 70-80% sehingga biaya maintainance naik," kata Rizal, dalam diskusi proyek 35.000 MW di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Dia menambahkan, kontraktor asal China juga kerap melakukan kecurangan saat PLN membeli sparepart atau suku cadang untuk pembangkit listrik. "Ini bisa terjadi kalau kita beli barang di China, kita sih teken mau yang KW 1 tapi mereka deliver hanya KW 2 atau KW 3 dan, orang kita nggak teliti juga spesifikasinya," tuturnya.

Untuk mengatasi kecurangan tersebut, Rizal menyarankan, PLN menggunakan quality control (QC) dari negara seperti Jerman atau Austria yang ketat dalam meneliti spesifikasi barang. "Lebih baik untuk QC coba kita hire (rekrut) orang orang Jerman atau Austria yang mereka pastikan kualitasnya," cetus dia.

Selain itu, PLN sebaiknya mendiversifikasi negara asal kontraktor yang digunakan. Dalam lelang, PLN juga jangan terlalu mempertimbangkan harga saja, tapi juga kualitas.

"Buat kita tidak sehat kalau (kontraktor) seluruhnya China yang pegang. Oleh karenanya kualitas harus jadi faktor, tidak hanya price. Selama ini sistem tender kita hanya price (harga) saja. Saya rasa harus ada adjustment dalam hal kualitas," tutupnya. (wdl/wdl)