PLTMG Terbesar di RI Ini Bakal Listriki Sumatera Bagian Utara

Lhokseumawe - Pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang konstruksinya dibangun oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan berlokasi di Arun, Lhokseumawe, Aceh.

Pembangkit listrik ini diakui sebagai yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 184 Mega Watt (MW).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, PLTMG terbesar di Indonesia ini bakal melistriki Aceh, serta wilayah Sumatera bagian Utara.

"Pusat listrik yang berkapasitas 184 MW ini memasok lebih dari 50% kebutuhan daya listrik di Provinsi Aceh pada khususnya, dan untuk memperkuat sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara pada umumnya," ujarnya di lokasi proyek, Arun, Lhokseumawe, Aceh (2/6/2016).



Sofyan menjelaskan, ini merupakan salah satu bagian dari mendorong realisasi program pembangkit listrik 35.000 MW. Program 35.000 MW diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan pemerintah.

Ini harus diimbangi dengan pertumbuhan ketenagalistrikan dan rasio elektrifikasi, di mana dalam 5 tahun ke depan kebutuhan listrik harus tumbuh sebesar rata-rata 8,8% per tahun dengan target rasio elektrifikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau "RUPTL" 2015-2024 adalah sebesar 97,4% pada akhir 2019.

"Alhamdulillah pada hari ini satu proyek Pusat Listrik yang berlokasi di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Gate 53, Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe yang ada dihadapan kita saat ini sudah beroperasi," terang dia.

Pengerjaan pembangkit dengan nilai total investasi sebesar kurang lebih Rp 1,4 triliun yang dibangun semenjak 30 Juni 2014 ini, merupakan model dari sinergi BUMN yang pada tahap konstruksinya melibatkan PT Wijaya Karya (Persero), kemudian pasokan gas untuk operasional pembangkit dilakukan oleh PT Perta Arun Gas yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

"Ke depannya, tantangan PLN dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik tentunya akan semakin berat setelah pemerintah mencanangkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW," kata Sofyan.

Dalam program 35.000 MW tersebut, PLN wajib membangun pembangkit sebesar 10.000 MW dan IPP/Swasta sebesar 25.000 MW. Khususnya di Pulau Sumatera, pembangunan pembangkit sebesar 8.700 MW. Komposisi PLN sebesar 1.100 MW dan IPP/Swasta sebesar 7.600 MW. Sedangkan, pembangunan transmisi sepanjang 1.900 km dengan jumlah gardu induk dengan kapasitas 32.000 MVA di 398 lokasi.

Tentunya, lanjut Sofyan, untuk mencapai realisasi investasi tersebut di Sumatera bukanlah pekerjaan yang mudah, karena sudah barang tentu mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi tidak akan terlepas dari berbagai masalah yang bisa menghadang kelangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya pembebasan lahan.

Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam program strategis nasional (PSN).

Sebagai wujud dukungan nyata dalam program strategis nasional (PSN) tersebut, Jokowi pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana Pemerintah Pusat menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi. (drk/hns)