Subsidi BBM Dipangkas, Menteri ESDM: Tidak Memberatkan Masyarakat

Jakarta - Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 350/liter dalam APBN-P 2016 yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa pemangkasan subsidi BBM ini pasti berdampak pada masyarakat karena harga solar subsidi yang sekarang Rp 5.150/liter tentu naik.

Tetapi pemerintah akan mencari skema yang terbaik agar dampaknya minim, tidak memukul daya beli masyarakat secara umum.

"Namanya subsidi dikurangi pasti berdampak. Tapi pemerintah punya hitung-hitungan yang tidak memberatkan masyarakat," kata Sudirman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Kenaikan harga solar belum dapat diperkirakan saat ini, masih akan dibahas dan dihitung dulu setelah APBN-P diketok DPR. "Belum dibahas, harga itu akan dikembalikan pada kerangka keekonomian, diputuskan tiap 3 bulan," ucapnya.

Dia menambahkan, pemangkasan subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat anggaran lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daripada uang triliunan rupiah dihabiskan untuk subsidi solar, menurutnya, lebih baik dipakai untuk membangun waduk, listrik, dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah tertinggal.

"Arah dari penataan ini adalah agar subsidi secara bertahap betul-betul sampai pada yang berhak, yaitu masyarakat kecil. Caranya bukan dibagi-bagikan pada yang beli BBM tapi untuk proyek infrastruktur, waduk, listrik," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko mengungkapkan bahwa penghematan dari hasil pemotongan subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat, misalnya Program Indonesia Terang (PIT) untuk melistriki daerah-daerah terpencil, Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk pengembangan energi terbarukan, dan menghimpun cadangan BBM strategis.

"Kita kan punya PIT, DKE, SPR (Strategic Petroleum Reserve). Dari solar kan sudah mulai baik supply demand-nya. Subsidinya akan direalokasi ke program yang lebih tepat sasaran, sudah mulai dibahas di Banggar (Badan Anggaran DPR," paparnya.

Rencananya, dana sebesar Rp 800 miliar dari subsidi solar akan dialokasikan ke DKE, dan Rp 800 miliar juga untuk SPR.

"Ada info awalnya Rp 800 miliar untuk DKE, Rp 800 miliar SPR. Tapi kita belum tahu persis berapa. Minggu-minggu ini Banggar akan putuskan," tutupnya. (ang/ang)