Sempat Delay 10 Tahun, Ini Kendala Proyek PLTU Batang 2X1.000 MW

Jakarta - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X1.000 MW di Batang, Jawa Tengah akhirnya dimulai. Proyek yang bernilai US$ 4,2 miliar ternyata sudah diputuskan sejak tahun 2006 atau 10 tahun lalu.

Berbagai kendala pun dihadapi sepanjang pembangunan proyek dengan skema PPP (Public Private Partnership) pertama di Indonesia, mulai dari kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan kendala lahan.

"Januari 2015 saya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanya kenapa? problemnya apa? Saya jawab ini masalahnya bupatinya kurang mendukung. Nanti untuk sertifikasi butuh dukungan Menteri Pertanahan," jelas Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir saat ramah tamah bersama media di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2016).

Boy Thohir ternyata cukup terkejut saat ia mengetahui bahwa proyek strategis ini sudah direncanakan sejak tahun 2006 silam. Kendati tertunda hingga 10 tahun, ternyata Presiden Jokowi cukup cepat tanggap dalam menangani hambatan tersebut agar cepat diatasi.

"Ini proyek inisiatif di 2006. Saya aja baru tahu. 10 tahun delay dari proyek awal. Presiden dalam 1 tahun execute tiap bulan dipanggil Presiden apa nggak sakit perut," tutur Boy.

Setelah proyek PLTU Batang 2 x 1.000 MW telah dimulai dengan ditandatanganinya financial close (kesepakatan pembiayaan) kepada pelaksana proyek, pembangunan akan dilanjutkan seiring sudah ditetapkannya kontraktor dalam proyek ini.

Sejauh ini, proyek PLTU Batang sudah dalam tahap sterilisasi lahan dan pemasangan pagar di sekitar lokasi proyek.

"Sudah land clearing, pemagaran sudah mulai. Cuma kan beda istilahnya financing confirm. Penunjukan main contractor sudah ada," imbuh Boy. (feb/feb)