Jika Kenaikan Tarif Listrik 900 VA Mundur, Subsidi Bisa Bengkak Rp 2 T/Bulan

Jakarta - Penundaan pencabutan subsidi untuk 18 juta pelanggan 900 VA dipastikan membuat subsidi bengkak. Anggaran subsidi listrik dalam APBN 2016 hanya cukup bila kenaikan tarif listrik 900 VA dilakukan sejak awal tahun, maka perlu tambahan dana dalam APBN-P 2016.

Verifikasi data pelanggan 900 VA telah diselesaikan PLN dan diserahkan pada pemerintah, hasilnya hanya 3,9 juta pelanggan yang dinilai layak disubsidi, sisanya dianggap sudah termasuk golongan mampu sehingga tak layak disubsidi.

Tetapi sampai hari ini pemerintah belum memutuskan tindak lanjut atas hasil verifikasi tersebut, apakah tarif listrik untuk 18 juta pelanggan 900 VA benar-benar akan dicabut, bagaimana mekanismenya, dan kapan waktunya.

Kementerian ESDM ingin pencabutan subsidi segera dilakukan tahun ini. Sebab, uang yang dihabiskan untuk subsidi akan semakin membengkak bila kenaikan terus ditunda.

Setiap pencabutan subsidi ditunda 1 bulan, maka anggaran membengkak Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun.

"Tiap 1 bulan kan akan tambah Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun. Penundaan pengenaan subsidi listrik tepat sasaran akan membuat anggaran bertambah segitu per bulan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Penambahan anggaran untuk subsidi listrik ini akan dibahas dalam rapat kerja antara Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada esok Selasa (14/6/2016).

"Tunggu pembahasan di DPR. Besok kan rapat dengan DPR," ucapnya.

Sebagai informasi, subsidi listrik yang pada APBN 2016 mendapat alokasi dana sebesar Rp 38,39 triliun akan ditambah menjadi Rp 57,18 triliun. Kenaikan ini merupakan dampak dari ditundanya pencabutan subsidi untuk 18 juta pelanggan listrik 900 VA yang dinilai tidak layak disubsidi karena termasuk golongan mampu.

"Subsidi listrik, makin lama ditunda makin besar. Ini Rp 57,18 triliun dengan asumsi kenaikan (tarif listrik) secara bertahap kita terapkan bulan Juli. Harus segera diputuskan melalui ratas (rapat terbatas) kabinet," ucap Menteri ESDM Sudirman Said, pekan lalu. (ang/ang)