Jika Subsidi 18 Juta Pelanggan 900 VA Tak Dicabut, PLN: Perlu Tambahan Rp 57 T

Jakarta - Komisi VII DPR telah menetapkan asumsi dasar makro sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam asumsi dasar yang dibuat Komisi VII, tidak ada kenaikan tarif listrik 900 VA tahun ini. Artinya, Pencabutan subsidi listrik untuk 18 juta dari 22 juta pelanggan 900 VA diminta ditunda hingga waktu yang tidak terbatas.

Terkait hal ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku tak keberatan, asalkan DPR mau menyetujui penambahan anggaran subsidi listrik untuk PLN.

Jika pencabutan subsidi untuk 18 juta pelanggan 900 VA batal dilakukan tahun ini, perlu tambahan subsidi listrik sampai Rp 57 triliun.

"Kalau tidak (naik tahun ini), subsidi naik lagi seperti awal tahun 2015. Perlu tambahan Rp 57 triliun tadi," kata Sofyan usai rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Sofyan mengaku heran dengan sikap Komisi VII DPR. Sebab, pencabutan subsidi untuk para pelanggan listrik 900 VA merupakan amanat dari Komisi VII juga pada September 2015 lalu.

"Jadi kan Komisi VII pada bulan September tahun lalu sepakat adanya pengurangan (subsidi) yang 22 juta pelanggan. Oleh karena itu mereka meminta TNP2K melakukan kaji ulang. Kaji ulang sudah selesai. Maka (pencabutan subsidi) tinggal kami terapkan apakah bulan Juni atau Juli," tuturnya.

Yang lebih mengherankan lagi, Komisi VII tidak mengusulkan adanya tambahan subsidi listrik dalam APBN-P 2016. Padahal, subsidi sebesar Rp 38,39 triliun sudah jelas tak akan cukup. Subsidi tersebut hanya cukup jika pencabutan subsidi dilakukan sejak awal 2016.

Meski begitu, angka subsidi sebesar Rp 38,39 triliun yang diajukan Komisi VII belum final, PLN masih bisa mendapatkan tambahan subsidi dalam pembahasan APBN-P 2016 di Banggar. "Tadi kan akan disampaikan, akan dibicarakan ulang. Belum ada keputusan (jumlah subsidi)," tutupnya. (hns/hns)