Hari Ini, Sudirman Said Akan ke Istana Bahas Subsidi dan Proyek 35.000 MW

Hari Ini, Sudirman Said Akan ke Istana Bahas Subsidi dan Proyek 35.000 MW

Michael Agustinus - detikFinance
Rabu, 22 Jun 2016 11:00 WIB
Hari Ini, Sudirman Said Akan ke Istana Bahas Subsidi dan Proyek 35.000 MW
Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Menteri ESDM, Sudirman Said hari ini pada pukul 13.00 WIB akan menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut akan membahas masalah subsidi listrik dan proyek 35.000 MW.

"Yang akan dibahas subsidi listrik dan proyek 35.000 MW," kata Sudirman kepada detikFinance, Rabu (22/6/2016).

Saat ini terjadi masalah karena Badan Anggaran (Banggar) DPR tak mau menambah subsidi listrik dalam APBN-P 2016, anggarannya tetap Rp 38,39 triliun seperti dalam APBN 2016. Tapi DPR juga meminta tarif listrik untuk 18 juta pelanggan rumah tangga 900 VA tidak naik tahun ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, di akhir 2015 lalu DPR dan pemerintah sepakat akan mencabut subsidi untuk 18 juta pelanggan listrik 900 VA yang termasuk golongan mampu di awal tahun 2016, karena itulah anggaran subsidi hanya disiapkan sebesar Rp 38,39 triliun.

Dampaknya, PLN harus berutang sampai sekitar Rp 20 triliun untuk menambal kekurangan subsidi tahun ini. Pemerintah berupaya mencari jalan keluar agar PLN tak sampai terbebani begitu berat, solusi akan dicari dalam rapat di Istana hari ini.

Kemudian soal proyek 35.000 MW, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Selasa (21/6/2016) kemarin Sudirman mengungkapkan sejumlah masalah dalam proyek ini. Terutama adalah belum kompaknya Kementerian ESDM selaku regulator dengan PLN selaku pelaksana proyek 35.000 MW.

Misalnya soal Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur harga listrik mikro hidro, dan pembangunan High Voltage Direct Current (HVDC) alias kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah untuk jaringan listrik Sumatera-Jawa, terjadi perbedaan pandangan PLN dan Kementerian ESDM.

Masalah komunikasi dan koordinasi ini bakal dibahas juga agar tata kelola proyek 35.000 MW lebih baik, tidak menimbulkan kebingungan pada pasar dan keraguan pada masyarakat umum. (feb/feb)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads