Demikianlah disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
"Saya sudah melihat sendiri. Banyak sekali proyek pembangkit yang berhenti, proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung. Kira-kira ada 30-34 lokasi," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mencontohkan, seperti proyek di Kalimantan Barat yang mangkrak selama 8 tahun dengan menghabiskan anggaran Rp 1,5 triliun. Kemudian Gorontalo, dalam 8 tahun, pembangkit berkapasitas 2-25 mw baru selesai 47%.
"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini sekali lagi uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada sebuah cut off terlebih dahulu, sehingga perhitungannya menjadi jelas," paparnya.
Jokowi juga menginginkan agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar terlibat lebih jauh.
"Saya mengharapkan kepala BPKP untuk kejelasan ini saya minta dicek, sehingga nanti kejelasan kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas. Sudah berapa yang habis di situ, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu," terangnya. (mkl/ang)











































