Ini Jurus Pemerintah Cegah Praktik 'Banting' Harga di Lelang 35.000 MW

Jakarta - Dalam rapat evaluasi kelistrikan di Istana pekan lalu, terungkap bahwa ada 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak sejak bertahun-tahun lalu. Uang negara hingga triliunan rupiah untuk membangunnya pun terbuang percuma.

Sebagian besar pembangkit listrik yang mangkrak itu adalah bagian dari Fast Tracking Project (FTP) I. Ini merupakan akibat banting-bantingan harga saat lelang proyek.

Dampaknya, kontraktor yang memenangkan tender akhirnya kehabisan duit di tengah jalan, pembangunan pembangkit listrik pun tak bisa diselesaikan.

Untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang di program 35.000 MW, Kementerian ESDM telah mengatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015 bahwa harga tidak boleh menjadi penilaian utama dalam penentuan pemenang lelang pembangkit listrik.

Kriteria utama yang harus menjadi pertimbangan utama saat tender adalah kemampuan finansial dan kemampuan teknis kontraktor. Dengan begitu, kontraktor tidak 'banting' harga demi memenangkan lelang.

"(34 pembangkit mangkrak) Di antaranya karena banting-bantingan harga. Sekarang kan aturannya dalam pemilihan kontraktor dilihat dulu kemampuan finansialnya, baru teknikal, dan sebagainya. Nggak boleh banting-bantingan harga lagi, ngomong harga belakangan, sudah ada batasannya," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Nasib pembangunan 34 pembangkit listrik tersebut dan besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan kalau dilanjutkan, bergantung dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kalaupun dilanjutkan, tak banyak tambahan daya mampu listrik yang diperoleh. Sebab, kapasitas pembangkit-pembangkit listrik yang mangkrak itu hanya 2 MW sampai 25 MW.

"Kita evaluasi dulu, nanti baru ketahuan berapa anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan. Kan harus dievaluasi," tutup Jarman. (feb/feb)