Sore Ini, ESDM Rapat Bahas Proyek-Proyek Migas di Natuna

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan potensi migas di di Natuna segera dikembangkan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia . Perairan Natuna diklaim oleh China sebagai wilayah penangkapan tradisional' nelayan mereka. Dengan argumen ini, China membela nelayan-nelayannya yang mencuri ikan dan melanggar kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 7 wilayah kerja (WK/blok) di Natuna yang sudah mencapai tahap eksploitasi (produksi). Lalu 10 blok masih di tahap eksplorasi.

Total produksi minyak dari blok-blok migas yang berada di Natuna adalah 25.447 barel per hari (bph). Kemudian produksi gas bumi 489,21 MMSCFD. Ini sekitar 3% dari produksi migas nasional, yang sebesar 810.000 bph minyak, dan gas 1,2 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd).

Kementerian ESDM akan rapat pada sore hari ini untuk mendorong proyek-proyek hulu migas di Natuna supaya bisa lebih maksimal.

"Nanti sore akan kita rapatkan," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, saat ditemui di City Plaza, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Kata Wiratmaja, yang menjadi fokus pemerintah dalam rapat sore ini adalah Blok East Natuna. Blok ini memiliki cadangan gas hingga 46 TCF, terbesar di Indonesia saat ini.

Tapi blok yang dahulu bernama Natuna D-Alpha ini belum bisa berproduksi karena sejumlah kendala. Pihaknya berupaya mencari cara agar Blok East Natuna bisa segera dikembangkan.

"Kalau yang sudah berproduksi seperti Premiere (Natuna Sea Blok A), ConocoPhilips (South Natuna Block B) jalan, yang eksplorasi juga masih jalan. Tapi yang Natuna D-Alpha belum," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah, menyatakan bahwa perlu dibuat sejumlah kebijakan baru agar pengembangan Blok East Natuna maupun blok-blok lain di perairan Natuna bisa lebih maksimal. Misalnya pemberian insentif, sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi investor, dan sebagainya.

"Sekarang bagaimana menambah aktivitas di sana, bagaimana kegiatan offshore bisa meningkat, kita mengusulkan mungkin dari sisi fiskal, ada juga sliding scale, makanya ini perlu jadi kajian," tutupnya. (ang/ang)