Menteri ESDM Bicara Divestasi Saham Freeport dan Kontrak yang Habis 2021

Jakarta - Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah mendorong investasi di berbagai sektor, agar ekonomi bisa meningkat di tengah lesunya ekonomi global. Salah satu investasi yang didorong adalah di sektor pertambangan.

Siang ini, Menteri ESDM Sudirman Said mendatangi kantor Menko Perekonomian Darmin Nasution. Tujuannya adalah membicarakan soal investasi perusahaan tambang besar yang beroperasi di Indonesia, khususnya PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat juga dibahas tentang rencana divestasi 10,64% saham Freeport Indonesia yang rencananya akan diambil pemerintah lewat BUMN.

Menurut Sudirman, pembelian divestasi saham Freeport akan lebih berharga bila sudah ada kepastian perpanjangan kontrak Freeport di tambang Papua yang akan habis 2021. Freeport memang juga tengah meminta kepastian perpanjangan kontraknya hingga 2041.

Bila kepastian perpanjangan kontrak bisa diberikan, maka Freeport akan menggelontorkan investasi yang besar, dan bisa menjadi pendorong ekonomi dalam negeri.

"Tadi kita follow up ratas (rapat terbatas) kemarin, ratas kemarin itu Presiden memberikan arahan untuk terus mengidentifikasi, mengkesplor berbagai kesempatan, mendorong investasi. Sebagaimana kita tahu investasi di infrastruktur ESDM, di Migas itu tidak mungkin dibebankan pada APBN, karena terbatas sementara kebutuhan untuk sektor ini besar sekali," papar Sudirman.

"Jadi tadi kita diskusi panjang lebar lah soal investasi terhambat, keputusan yang seharusnya sudah diambil, termasuk Minerba ada soal," imbuh Sudirman di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Sudirman mengatakan, tanpa kepastian perpanjangan kontrak, akan sulit mengharapkan Freeport bisa menggelontorkan investasinya. Freeport memang akan menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk menggarap tambang emas bawah tanahnya. Namun bila tidak ada perpanjangan kontrak, maka Freeport tak akan berinvestasi, sebab hasil tambang bawah tanah ini baru bisa dinikmati setelah 2021.

"Sudah jelas bahwa, tanpa kepastian mengenai kelanjutan (kontrak) sulit untuk diharapkan berinvestasi, itu juga merupakan bagian yang kita diskusikan. Tadi kita sepakat untuk mencari jalan keluar dan itu yang akan dilaporkan pada Presiden," kata Sudirman.

Namun, kepastian perpanjangan kontrak menurut Peraturan Pemerintah (PP) baru bisa diajukan oleh Freeport paling cepat 2 tahun sebelum kontraknya habis.

"Jadi ini seperti ayam dan telur. Dalam situasi seperti yang kita sedang divestasi, itu yang sedang kita bicarakan. Tentu saja harus dikaji plus minusnya, paling penting adalah sudah lama ambil pandangan operasi tambang di Timika tidak boleh berhenti, karena yang paling mendapat benefit langsung adalah masayarakat setempat. Itu saja," papar Sudirman. (wdl/ang)