PLN: Banyak Daerah Byar Pet Akibat Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak

PLN: Banyak Daerah Byar Pet Akibat Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak

Michael Agustinus - detikFinance
Jumat, 22 Jul 2016 13:28 WIB
PLN: Banyak Daerah Byar Pet Akibat Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak
Foto: Istimewa/PLN
Jakarta - PT PLN (Persero) mengungkapkan ada banyak pembangkit listrik warisan program Fast Tracking Project (FTP) pemerintah sebelumnya, yang mangkrak hampir sepuluh tahun.

Dari FTP I yang berlangsung sejak 2005 saja, masih ada 34 pembangkit dengan total kapasitas hingga 2.500 megawatt (MW) yang tak diselesaikan oleh kontraktornya.

Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan pasokan listrik. Sebanyak 34 pembangkit yang mangkrak ini, tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu FTP I dan II banyak yang terlambat, kontraktor delay-nya luar biasa. Tentu ada daerah yang harusnya sudah terlistriki tapi belum, pasokannya berkurang, kan begitu. Ini hampir semua, di seluruh Indonesia," kata Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati, dalam acara coffee morning, di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Pembangkit-pembangkit tersebut mangkrak karena kontraktor yang ditunjuk PLN ternyata kapabilitasnya buruk sekali alias abal-abal. Kalau pun pembangkit selesai dibangun, kualitasnya jelek.

"Nggak ada yang jadi (pembangkit listrik) sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Kalau pun jadi performance-nya jelek. Secara teknologi kalau pun yang jadi banyak batuk-batuknya," ucapnya.

Dia menjelaskan, 34 pembangkit yang mangkrak ini umumnya adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala kecil. "Ada yang 2 x 3 MW. Ada yang 2 x 7 MW di daerah yang jauh-jauh itu," tutur Nicke.

Saat ini, 34 proyek pembangkit yang mangkrak tersebut masih diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit, nantinya PLN akan memutuskan, mana saja yang dilanjutkan dan tidak dilanjutkan, serta biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkannya.

"Masih diaudit BPKP, kita hitung-hitung dulu," tutupnya. (wdl/wdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads