Sebanyak 34 pembangkit berkapasitas 2.500 MW yang mangrak, merupakan sisa dari Fast Tracking Project (FTP) I yang dilaksanakan tahun 2005-2010. Ini akibat banting-bantingan harga saat lelang proyek pembangkit FTP dulu.
Kontraktor memenangkan lelang karena menawar harga paling murah, dan ternyata abal-abal. Pembangunan pembangkit tak pernah diselesaikan, kalau pun selesai kualitasnya buruk sekali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari 34 lokasi itu ada yang memang dilanjutkan oleh PLN, diambil alih PLN. Ada yang akan dilanjutkan kontraktornya, tentu dengan tambahan biaya. Ada juga yang kita ganti dengan pembangkit bekapasitas lebih besar," kata Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati, dalam acara coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Tetapi Nicke belum dapat merinci proyek pembangkit mana saja yang akan dilanjutkan dan berapa tambahan biayanya. Sebab, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan audit.
Berdasarkan hasil audit, akan diputuskan pembangkit mana saja dari 34 itu yang dilanjutkan dan tidak dilanjutkan lagi, serta berapa biaya tambahannya. "Hasil auditnya belum selesai, harus satu-satu. Masih dikaji auditor," ujar Nicke.
Akibat mangkraknya 34 proyek pembangkit ini, banyak daerah yang kekurangan pasokan listrik dan mengalami pemadaman bergilir. Pembangkit-pembangkit yang mangkrak tersebut tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.
Pembangkit yang mangkrak ini, umumnya adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berskala kecil. "Ada yang 2 x 3 MW. Ada yang 2 x 7 MW di daerah yang jauh-jauh itu," pungkas Nicke. (wdl/wdl)











































