.webp)
Salah satu yang dipermasalahkan Sudirman adalah ketidakhadiran Sofyan dalam acara maupun rapat yang diselenggarakannya, termasuk di coffee morning untuk menyosialisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 tadi pagi.
Sudirman menyebut Sofyan kerap mangkir, enggan datang ketika diundang olehnya. Menurut Sudirman, sulit sekali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mantan Direktur Utama BRI tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ada masalah. Saya kalau dipanggil pasti datang. Mau diskusi apa juga boleh. Kalau ada undangan pasti datang. Dipanggil menteri kan nggak mungkin nggak datang. Nggak boleh lah," kata Sofyan saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).
Mengenai ketidakhadirannya di acara coffee morning pagi tadi, Sofyan menjelaskan bahwa ada kesalahan administrasi. Sofyan mengaku tak hadir karena undangan yang dikirim oleh Kementerian ESDM melalui fax tak sampai padanya. Penerima fax di Kantor PLN tanpa sengaja tidak menginformasikan acara itu ke dirinya.
"Saya jujur nggak tahu, rupanya katanya ada undangan. Saya sungguh nggak lihat, nggak tahu juga, nggak diinformasikan juga di bawah. Karena baru saya cek tadi, saya bilang coba ada undangan nggak. Katanya saya diundang, saya cek memang rupanya masuk di fax. Kealpaan kita mungkin tidak terinformasikan kepada saya. Jadi sama sekali saya nggak tahu ada undangan itu. Saya juga kaget, karena ada di fax. Biasanya kan kalau surat langsung masuk gitu ya dibukukan, diadministrasikan. Itu saja sih," paparnya.
Sofyan menambahkan, pihaknya selalu siap sedia jika dipanggil oleh Menteri ESDM. Dirinya pun hadir dalam rapat-rapat dengan para pejabat Kementerian ESDM. Tapi diakuinya, memang agak jarang ia rapat langsung dengan Sudirman. Rapat lebih sering dilakukan dengan pejabat eselon I Kementerian ESDM yang lebih mengetahui teknis di lapangan.
"Pak Menteri kan menterinya PLN. Kalau dipanggil pasti datang kita. Kalau dengan Dirjennya (Kementerian ESDM) saya sering ketemu, pada kesempatan ketemu kami komunikasi sama Dirjennya. Ada hal apa kami sampaikan. Diskusi beberapa hal kami diskusi sama dirjennya, sama Pak Jarman (Dirjen Ketenagalistrikan). Kami suka bicara kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Memang sama Pak Menteri jarang ya, karena di lapangan lebih detail kalau sama Pak Dirjen," tutupnya.
Sofyan Basir: Untung PLN untuk Biayai Pembangkit
Sofyan menjelaskan bahwa pihaknya tidak semata mencari keuntungan untuk kepentingan korporasi. PLN mencari laba demi kepentingan negara, kepentingan masyarakat.
Sebab, laba yang diperoleh PLN akan digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, misalnya pembangkit listrik dan jaringannya. Ujung-ujungnya, rakyat yang menikmati karena pasokan listrik lancar berkat infrastruktur yang dibangun dengan dana PLN sendiri.
"Kita selama ini mendukung ESDM itu agar proyek PLN harus jalan sesuai dengan waktunya. Dalam arti, harus cari uang. Cari uang itu bisa pinjam, bisa laba yang ditahan. Kalau nggak ada laba kan nggak bisa mengerjakan proyek. Kalau mau pinjam ke bank kan tetap harus ada dana sendiri. Dana sendiri kan dari keuntungan," papar Sofyan.
Artinya, laba yang dikumpulkan PLN pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kelistrikan.
"Pasti kembali kepada kepentingan negara. Jadi modal untuk kita berjalan itu PMN (Penyertaan Modal Negara) dan laba yang ditahan. Nah itu semua kita untuk berinvestasi. Kalau modal kerja ya dari tarif listrik. Tapi kalau investasi itu pinjaman, PMN, dan laba yang ditahan," tutup Sofyan.
Perbedaan Pandangan PLN dan ESDM Selalu Diselesaikan
Sofyan menambahkan, kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM yang diperdebatkan sebelumnya, misalnya soal harga listrik mikro hidro, sudah diselesaikan bersama. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi antara PLN dengan Kementerian ESDM.
"Mikro hidro kan kita sudah bicara sama Pak Dirjen (Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman). Coba tanyakan sama direksi PLN. Mereka sudah jalan, nggak ada masalah," ucapnya.
Ketika PLN kurang setuju dengan kebijakan yang dibuat Kementerian ESDM, lanjut Sofyan, ketidaksetujuan itu telah disampaikan langsung dalam rapat-rapat bersama Kementerian ESDM. Tidak ada yang disembunyikan di belakang dan diumbar-umbar ke publik. PLN tidak begitu saja tiba-tiba menentang kebijakan pemerintah.
"Sudah disampaikan, sama Pak Dirjen bisa bicara dua sampai tiga kali. Justru kita kan tidak mungkin tiba-tiba bicara ke publik, nggak mungkin. Tidak ada kepentingannya saya bicara ke publik. Saya bicaranya sama pengusaha, nggak ke publik dong. Kalau ada hal apa kan bisa bicara sama Dirjennya. Coba tanya Pak Dirjen, pernah didiskusikan (ketidaksetujuan PLN) nggak sama Pak Dirjen (Jarman)," pungkasnya. (feb/feb)
