Mau Gali 'Harta Karun Energi', Pertamina Usul Proses Izin Dipercepat

Jakarta - Eksplorasi panas bumi alias 'harta karun energi' di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 6-7 tahun. Uap panas bumi yang dapat dijadikan sumber energi untuk pembangkit listrik baru bisa diproduksi setelah 7 tahun.

Tapi kendala utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia bukan dari sisi teknis, melainkan perizinan. Untuk mengurus izin di pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, butuh waktu sampai kira-kira 2 tahun.

"Kami terus terang berharap perizinan untuk panas bumi bisa lebih cepat. Dari waktu eksplorasi selama 7 tahun, kita urus izin saja sekitar 2 tahun. Izin itu mulai dari izin kehutanan, izin pipa, izin penggunaan air permukaan, penyiapan lokasi, dan sebagainya," ungkap Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Irfan Zainuddin, kepada detikFinance, Sabtu (23/7/2016).

Dia menambahkan, belum ada standar waktu penyelesaian izin yang jelas untuk panas bumi. Perizinan bisa menggantung tidak jelas karena tidak ada standar waktu. Pemerintah perlu membuat standar agar pengurusan izin lebih jelas, waktunya dapat diperkirakan dengan akurat.

"Kita belum punya standar waktu perizinan. Di tiap daerah bisa beda-beda waktu pengurusannya," ucap Irfan.

Dari sisi pembiayaan investasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan panas bumi, PGE sudah tidak menghadapi masalah. Aturan pemerintah terkait harga listrik dari panas bumi juga sudah bagus. Kini perizinan saja yang masih menjadi hambatan.

"Untuk investasi kita punya biaya cukup kuat. SDM kita juga cukup. Feed in Tariff sudah menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Saat ini PGE sudah memproduksi uap panas bumi untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dengan kapasitas hingga 437 MW. Ditargetkan tahun 2019 akan meningkat hungga 907 MW.

"Kita targetkan 2019 kapasitas terpasang kita sudah 907 MW," pungkasnya. (ang/ang)