Menteri ESDM: Freeport Masih Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak

Jakarta - Kontrak usaha tambang PT Freeport Indonesia di Timika, Papua akan berakhir pada 2021. Saat ini perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu masih menunggu kepastian perpanjangan usaha hingga 2041.

Menteri ESDM, Sudirman Said, perpanjangan usaha ini penting bagi Freeport. Karena perusahaan ini akan menggelontorkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk mengeruk emas di tambang bawah tanah. Selain itu, uang triliunan rupiah juga akan digelontorkan untuk membangun pabrik pemurnian tambang atau smelter di Gresik.

Kepastian perpanjangan kontrak diperlukan, karena hasil dari pengerukan tambang bawah tanah dan smelter baru bisa dinikmati setelah 2021. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah (PP), perpanjangan kontrak baru bisa diberikan paling cepat 2 tahun sebelum kontrak habis, atau di 2019.

"Dan saya sampaikan bahwa Freeport masih menunggu kepastian mengenai perpanjangan. Saya kira semua badan usaha begitu lah, tidak hanya Freeport. Karena smelter perluasan Gresik itu hanya feasible kalau pasokan bahan mentah ada," jelas Menteri ESDM, Sudirman Said.

"Pasokan bahan mentah ada kalau tambang bawah tanah dibangun. Karena yang atas tanah sudah mau habis. Tambang bawah tanah dibangun kalau sudah ada kepastian masa depan mau bagaimana. Ini kan satu rangkaian yang mesti dipahami masyarakat. Itu yang mereka ajukan dan kita suarakan di berbagai forum," papar Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Sementara terkait rencana divestasi 10,64% saham Freeport, Sudirman mengatakan sedang ada negosiasi antara Freeport dengan pemerintah.

"Dua pihak yang bertransaksi pasti tidak ujung-ujung ya sepakat. Yang jual minta berapa, yang beli minta berapa, kan proses negosiasi. Asumsi nya disamakan dulu. Asumsi apa nih baru ketemu metodologi yang sama dan harga. Sesudah asumsi dan metodologi sama, belum tentu ketemu angka sama. Itu lah pentingnya negosiasi," jelas Sudirman.

Freeport menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22,1 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000).

Pemerintah telah menanggapi tawaran Freeport. Menurut perhitungan versi pemerintah, harga yang wajar untuk 10,64% saham Freeport adalah US$ 630 juta, atau setara dengan Rp 8,19 triliun, kurang dari separuh harga yang diinginkan Freeport.

Pada kesempatan itu, Sudirman juga menyatakan soal rencana kenaikan royalti tambang mulai 2017. Sudirman mengatakan, pemerintah menetapkan kenaikan royalti dengan moderat, dan tidak tinggi. Ini menjaga iklim investasi tambang tetap terjaga.

"Yang kita sedang alami kan tekanan harga komoditas begitu rendah sehingga, dan ini terjadi di mana-mana. Ekonomi melambat, sehingga pilihan kita mau menarik pendapatan negara sebesar besarnya lalu industri mati. Dan kalau industri mati ekonomi lambat dan tidak masuk. Kami memilih menaruh policy moderat, namun mesti menjaga sustainibility dari industri," papar Sudirman. (wdl/ang)