Pemerintah dan DPR Rapat 3 Jam Soal LPG 3 Kg, Ini Hasilnya

Jakarta - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja dan Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam memutuskan bahwa pendistribusian LPG 3 kg harus diperketat.

Selama ini pendistribusian LPG 3 kg dinilai kurang tepat sasaran karena masih banyak dibeli oleh masyarakat yang termasuk golongan mampu. Pemerintah akan membuat panitia kerja migas untuk mengawasi peredaran LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Agen dan pangkalan LPG 3 kg juga akan diperbanyak di berbagai daerah.

"Panja migas mengawasi pemerintah dan Pertamina distribusi LPG secara umum. LPG subsidi memperbanyak agen juga memperbanyak pangakalan," jelas Wirat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Pemerintah pusat juga akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk ikut mengawasi peredaran LPG 3 kg serta menetapkan Harga Eceran Tettinggi (HET) agar dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro.

"Menyiapkan pelimpahan kewenangan ke daerah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar lebih tepat sasaran," tutur Wirat.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina juga mengungkapkan bahwa nantinya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Kita berharap kepala daerah tertib dan berperan aktif untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Beda-beda tergantung daerah," kata Dwi. (hns/hns)