Ini Langkah PLN Genjot Pembangunan Proyek 35.000 MW

Ini Langkah PLN Genjot Pembangunan Proyek 35.000 MW

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Selasa, 09 Agu 2016 11:06 WIB
Ini Langkah PLN Genjot Pembangunan Proyek 35.000 MW
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinannya menargetkan adanya tambahan 35.000 megawatt (MW) pembangkit listrik di Indonesia. Masalah listrik masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai setiap tahunnya. Berbagai daerah terluar di Indonesia masih menganggap listrik sebagai barang mewah yang belum mampu mereka nikmati.

Proyek pembangunan 35.000 MW dijalankan untuk mengurangi defisit energi listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini merupakan proyek energi terbesar yang pernah ada di Indonesia mengingat sepanjang republik ini berdiri pemerintah batu bisa menyediakan 52.000 MW.

"Kapasitas listrik kita 52.000 MW di usia 71 tahun sejak republik ini berdiri. Jadi bisa dibayangkan 5 tahun ke depan untuk bangun 35.000 MW," kata Sekretaris Perusahaan PLN, Bambang Dwiyanto, pada acara Accelerating Infrastructure Development di Soehana Hall Energy Building, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk menggarap pembangunan mega proyek 35.000 MW, PLN terus melakukan upaya agar proyek listrik tersebut bisa selesai dalam 5 tahun ke depan terhitung sejak 2014 hingga 2019. Salah satunya adalah dengan menambah direktorat regional baru untuk mempercepat kontrak power purchase.

"Kami membentuk satu direktorat regional baru, saat ini sudah ada 7 direktorat regional. Kami juga mempercepat kontrak power purchase agreement, mempercepat tender pemasok baja," kata Bambang.

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga rutin menambah jumlah pegawainya setiap tahun. Sedikitnya ada tambahan 5.500 pegawai yang ditambah PLN setiap tahunnya untuk merealisasikan proyek 35.000 MW. Selain itu, PLN juga menggandeng 1.000 auditor untuk mengawal pembiayaan mega proyek tersebut.

"Menambah pekerja 5.500 setiap tahun. Kami buka lowongan sangat banyak setiap tahun. Ada 1.000 auditor dan kerja sama dengan KPK dan kejaksaan Agung untuk mengawal proyek," tutup Bambang. (ang/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads