Penghapusan Petral Hingga Subsidi BBM

Jakarta - Tata kelola di sektor minyak dan gas (migas) dalam negeri terus dibenahi oleh Kementerian ESDM. Dalam 20 bulan terakhir, berbagai terobosan telah dilakukan untuk membuat sektor migas lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Reformasi diawali dengan pemberhentian Edy Hermantoro sebagai Dirjen Migas pada 4 November 2014. Ini dilakukan untuk membuat birokrasi lebih bersih, transparan, dan cepat.

Lalu pada 14 November 2014 dibentuk Tim Reformasi Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri. Tim ini dibentuk untuk mencari solusi menghapus permainan mafia migas. Pada Mei 2015 lalu, tim yang diketuai Faisal Basri ini telah memberikan 12 rekomendasi, di antaranya adalah pembubaran Petral.

Petral, anak usaha Pertamina di Singapura yang mengatur impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), pun akhirnya dibubarkan. Menurut perhitungan Pertamina, ada penghematan sebesar Rp 8,5 triliun hingga 2017 berkat pembubaran Petral, pengadaan minyak dan BBM jadi lebih transparan dan akuntabel.

Demikian dikutip dari 'Memori Akhir Jabatan Menteri ESDM Sudirman Said', Selasa (9/8/2016). Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM pada 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016.

Terobosan yang tak kalah penting adalah penghapusan subsidi BBM jenis premium mulai 1 Januari 2015 lalu. Penghapusan subsidi membuat anggaran lebih sehat, efisien, dan tepat sasaran. Dana ratusan triliun rupiah bisa dialihkan ke sektor-sektor produktif.

Subsidi energi yang selama 2010-2014 mencapai Rp 1.340 triliun kini bisa dipangkas menjadi kira-kira Rp 561 triliun untuk 2015-2019.



Capaian positif lain dalam reformasi migas adalah pengoperasian kembali kilang TPPI. Kilang TPPI membuat impor BBM menurun hingga US$ 2,2 miliar per tahun, devisa bisa dihemat.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 146 Tahun 2015 juga mendorong pembangunan kilang-kilang baru untuk menekan impor BBM. Rencananya akan dibangun 3 kilang baru dan revitalisasi 4 kilang sampai dengan tahun 2025. (wdl/wdl)