Ide Penambahan 2 Direktur Pertamina Datang dari Tanri Abeng

Jakarta - Pada 8 Agustus 2016 lalu, Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) mengirim surat pada Menteri BUMN Rini Soemarno, isinya mengusulkan tambahan 2 anggota Direksi Pertamina untuk posisi Wakil Direktur Utama dan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.

Usulan tersebut tidak datang secara tiba-tiba, sudah lama digodok. Idenya datang dari Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng. Mantan Menteri BUMN yang pertama itu, menilai penambahan direktur dipandang perlu untuk mendukung perkembangan Pertamina saat ini.

"Ini wacana dari sebelum saya jadi komisaris, sebelum saya jadi deputi (Kementerian BUMN), sudah diwacanakan dari Pak Tanri. Tapi dulu ada berbagai skenario, sampai mengerucut terus ada tambahan proyek, ada PGN masuk," kata Komisaris Pertamina, Edwin Hidayat Abdullah, saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Namun, Dewan Komisaris sama sekali tidak mengajukan nama-nama untuk menduduki kedua posisi di jajaran direksi Pertamina. Calon akan diseleksi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno kemudian diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Presiden.

"Belum ada. Ini baru wacana di Dekom, ibu menteri (Rini) saja belum setuju," ucapnya.

Dia menjelaskan, Pertamina memiliki banyak proyek besar dan strategis, misalnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) 4 kilang, pembangunan 2 Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan Bontang.

Tapi tak ada direktur yang khusus mengawasi megaproyek. Hanya 1 orang Senior Vice President (SVP) yang secara khusus menangani proyek-proyek besar itu. Maka perlu seorang Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia agar semuanya berjalan lancar.

"Sekarang lihat, total proyek Pertamina berapa? Ada kilang di Tuban, 4 RDMP, semua yang kuasai siapa? Cuma 1 Senior Vice President (SVP). Mau nggak kita taruh portofolio sebesar itu di 1 SVP? Kasihan kan? Harusnya itu level director, makanya kita buat tambahan direktur," ujar Edwin.

Sementara Wakil Direktur Utama diperlukan untuk berkonsentrasi mengatur operasional Pertamina. Sebab, Pertamina akan menjadi holding BUMN energi, Direktur Utama akan sangat sibuk dan sulit bila harus mengerjakan semuanya sendirian.

Dulu tidak diperlukan direksi terlalu banyak karena proyek-proyek Pertamina tak sebanyak sekarang, situasi dan tantangannya sudah jauh berkembang.

"Seperti halnya PLN, ada proyek 35.000 MW, mana mungkin di-carry hanya oleh SVP-SVP. Dulu ada nggak mega proyek di Pertamina? Hanya 1-2, sekarang ada 4 RDMP, kilang di Tuban, Bontang, tambah lagi operasional kilang TPPI. Besar sekali," pungkasnya.

istimewa

Istimewa

(feb/feb)